Persoalan jalan rusak masih menjadi topik terhangat dalam acara 'Dialog Parlemen' Radio Citra FM di Balai Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Wonosobo, Kamis (25/10/2018).
- Sejumlah Proyek Bangunan di Banjarnegara Alami Keterlambatan 20 Persen
- Kepala Inspektorat Salatiga: Mutasi Pejabat oleh Yulianto Langgar Regulasi
- Atas Banjir, BPBD Kota Semarang Berharap Tambahan Pompa Air
Baca Juga
Seperti diungkapkan oleh salah satu warga desa setempat, Marno, kepada Ketua DPRD Jareng Rukma Setyabudi selaku pembicara utama.
Pada kesempatan itu, ia mengaku sangat mengeluhkan buruknya kondisi fisik jalan menuju Desa Lancar saat ini. Pasalnya, jalan buruk sepanjang 3 km tersebut merupakan akses utama warga sekaligus akses antar kabupaten yakni antara Wonosobo dan Kebumen.
"Mohon responsnya agar jalan tersebut segera diperbaiki," harap Marno.
Persoalan lainnya yakni mengenai kebutuhan air bersih yang disampaikan oleh warga desa lainnya, Marjoko. Ia meminta DPRD bisa membantu persoalan minimnya air baku di sekitar desanya.
Menurut dia kondisi itu bisa ditangani dengan menanami bukit dengan pepohonan yang bisa menampung air. Namun, selama ini Pihak Perhutani justru menanami pohon pinus diatas lahannya yang berdekatan dengan pemukiman desa.
"Kami berharap Pak Rukma bisa membantu atau membujuk Perhutani agar bersedia menanami pohon yang bisa menampung air. Dengan begitu, penduduk desa mendapat pasokan air di saat masa kekeringan," harap Marjoko.
Menanggapi soal jalan rusak, Rukma mengaku siap membantu pengajuan bantuan melalui pemprov. Untuk itu, ia meminta perwakilan warga segera membuat proposal bantuan.
"Saya menyadari anggaran pemkab untuk memperbaiki jalan itu tidak akan mencukupi. Sehingga, warga mengajukan proposal ke pemerintah provinsi," kata Legislator PDI Perjuangan itu dihadapan ratusan warga desa.
Menyinggung soal kebutuhan air bersih warga desa, ia menilai permasalahannya cukup rumit karena hal itu berhubungan dengan instansi pemerintah pusat seperti Perhutani. Meski begitu, ia mengaku siap mendorong gubernur untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut.
"Hal itu cukup rumit karena berkaitan dengan kebijakan pusat. Namun, saya tetap membantu dengan berkomunikasi dan mendorong gubernur agar bersedia ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Karena, hal itu menyangkut kepentingan masyarakat," jelasnya. (ariel)
- Pemkab Sukoharjo Gelar Monitoring dan Evaluasi CSIRT
- Pemkot Pekalongan Dukung Komdigi Susun Aturan Batasan Usia Anak di Medsos
- JMPKK Rembang Akan Usir PT KRI dari Rembang
