Siapa pemilik Pers Indonesia, siapa yang mesti menjaga Pers Indonesia? Apakah pers kita (baca Pers Indonesia) sedang baik baik saja, atau sebaliknya.
- Peringatan HPN 2025, Pj Bupati Karanganyar: Peran Pers Adalah Memberikan Informasi Akurat dan Bisa Dipertanggungjawabkan
- HPN 2025 Diperkaya Dengan Pengetahuan Baru Dan Pengalaman Stakeholders
- Delegasi Indonesia Mengunjungi Tiongkok, Berbuah Kerjasama Pers Kedua Negara Dilanjutkan
Baca Juga
Pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik kita belakangan ini, setidaknya kurun waktu tiga bulan terakhir. Pemberitaan kasus UKWgate misalnya, menjadi kontroversi yang menyita perhatian insan pers, juga khalayak ramai.
Ada paradoks terjadi di sini, sejumlah pihak yang semula acuh, tiba-tiba seperti menjadi karib yang penuh perhatian pada PWI. Sayang perhatian itu bukan lahir dari hati tulus, tetapi kalau dirasakan seperti ada udang di balik batu.
Sebab, sebagai orang luar dan mengamati dari jauh, gegara ‘kepedulian’ mereka PWI serasa remuk redam, citra dan reputasi hancur menjadi cibiran khalayak yang pasti bukan warga organisasi Pers tertua di negeri ini.
Organisasi pers tertua di Indonesia dirujak, tapi bukan rujak potong, melainkan rujak serut. Kasus yang mendera PWI, yakni UKWgate harus dituntaskan, saya kira semua sependapat.
Tetapi cara acara yang mengemuka ke publik terkait langkah yang dilakukan sejumlah pihak saya berbeda pendapat. Heboh UKWgate menjadi alarm yang perlu disikapi sungguh sungguh.
Fenomena lain setiap kali suksesi berlangsung praktik praktik tak elok, seperti money politics selalu mewarnai dalam dinamikanya. Jadi UKWgate menjadi momentum agar PWI didorong untuk kembali ke khitah.
PWI sebagai organisasi Pers tak elok tercelup dalam kubangan serupa. Artinya perlu diselamatkan, organisasi ini harus dipimpin pribadi yang dapat mempersonifikasikan marwah wartawan. Apa kata dunia jika uang juga menjadi berhala di wadah para wartawan.
Sejak kongres yang diselenggarakan di Medan, lengsernya Tarman Azzam dan tampilnya Margiono tak luput meruapkan dugaan politik uang mulai berseliweran. Benar apa tidak, politik uang atau money politik selalu saja seperti kenthut, baunya menyengat tapi siapa biangnya tak diketahui persis.
Kala itu sejumlah tokoh, ada Wina Armada Sukardi, Dhiman Abror, kemudian Parni Hardi muncul menjadi kandidat kandidat Ketua Umum. Di antara nama-nama itu, Margiono masih belum begitu tenar.
Kalangan anggota PWI sendiri juga belum banyak mengenal, Rakyat Merdeka media yang dinahkodai Margiono lebih banyak orang tahu. Tapi siapa sangka, dialah yang justru terpilih dan menjadi Ketua Umum.
Bagaimana Margiono bisa memenangi laga itu, saya ikut merasakan warna warni perhelatan dengan segala riuhnya. Politik uang dan konsesi konsesi bawah tanah menjadi bagian yang berkembang di lapangan. Walhasil Wina Armada, Dhimam Abror, Parni Hardi tersingkir.
Tapi ajaib, Margiono yang dipandang sebelah mata alias pupuk bawang sukses menjadi orang nomor satu di organisasi bergengsi ini.
PWI era Margiono menjadi babak yang cukup dinamis dan melahirkan sejumlah monumen penting. Pendidikan menjadi prioritas dan begitu diperhatikan era ini. Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi pilar sekaligus mercu suara program organisasi wartawan tertua di Indonesia.
Relasi PWI dengan stakeholder, baik itu pemerintah, maupun swasta berjalan cukup rancak. Hari Pers Nasional yang menjadi representasi simbolik pestanya insan pers setiap tahun berjalan dan menjadi magnet. Nyaris tidak pernah puncak perayaan Hari Pers tidak dihadiri Presiden. Sekali saja ketika HPN digelar di Batam Jokowi tidak hadir, tapi diwakili Jusuf Kalla.
Margiono harus diakui berhasil dan mampu mengembalikan eksistensi juga reputasi organisasi Pers yang notabene merupakan manifestasi civil society.
Sayang prestasi Margiono bertepuk sebelah tangan di era Atal S Depari. Kongres Solo yang menghantarkan mantan Ketua Bidang Daerah naik tahta menjadi awal sandyakala.
Sejak dari arena kongres kontestasi tak bermutu mencuat tak terelakkan. Baku fisik sempat terjadi dan perwakilan Jawa Tengah tak luput kena bogem mentah. Sepanjang sejarah kongres, barangkali inilah suksesi paling brutal di tubuh organisasi kewartawanan.
Selain baku fisik, aroma politik uang seperti bukan lagi praktik malu malu lagi, atau serupa praktik undertable money, tapi sudah di atas meja. Praktik lancung serupa, dapat dibayangkan, betapa memprihatinkanya organisasi pers yang dimaknakan sebagai benteng moral telah larut politik kotor.
PWI tak ubahnya parpol, atau pun ormas ormas pada umumnya di mana setiap kali suksesi uanglah yang menjadi panglima. Kecenderungan dan praktek serupa menjadi fenomena jamak sampai ke daerah daerah.
Sebagai mantan sekretaris PWI Cabang, saya melihat dan menyaksikan sendiri kini pemilihan ketua umum selalu diwarnai iming iming alias uang menjadi pemikat.
Wartawan adalah anjing penjaga, pers adalah institusi yang mestinya menjadi polisi moral, karenanya jika sudah demikian apalagi yang dapat dibanggakan, atau diharapkan dengan fungsi pers yang begitu luhur di atas.
Kisruh yang terjadi di tubuh PWI Pusat adalah sebentuk testimoni publik bahwa organisasi ini perlu diruwat, dan harus kembali pada khitah.
Maling teriak maling menjadi tragedi yang merapuhkan organisasi ini seperti pepatah musuh paling berbahaya adalah kawan sendiri. Euforia PWI yang selalu seksi, dan menjadi anak emas kekuasaan tak bisa dipungkiri ikut menambah komplikasi.
Tragisnya lagi sebagai stakeholder utama yang mempunya peran strategis menjaga marwah profesionalisme wartawan, dan kemerdekaan pers kontribusi pemerintah minim sekali.
Jangankan PWI, Dewan Pers lembaga yang lahir sebagai amanat reformasi pun secara finansial jauh dari kecukupan.
Komisioner komisioner yang menjadi dewa di lembaga prestisius itu tak lebih menjadi dari stempel atau sekadar underbow Kementerian Kominfo. Dewan Pers yang memiliki tugas pokok meningkatkan profesionalisme wartawan dan menjaga kemerdekaan Pers masih jauh api dari panggang.
Keanggotaan dari komisioner yang dipilih dan merupakan representasi dari konstituen konsituten tidak luput dari praktik praktik yang tidak steril titipan kepentingan.
PWI sebagai organisasi wartawan tertua, dan secara keanggotaan paling besar belum mampu mewarnai kiprah Dewan Pers. Persoalan internal di PWI, buntut suksesi yang rapuh akibat suksesinya tak berjalan atas dasar merit system menjadi sandungan besar.
Kasus UKWgate merupakan afirmasi bahwa insan pers perlu melakukan konsolidasi dan menata organisasi organisasi kewartawanan yang ada. Aneh dan ironis kasus seperti itu (UKWgate-red) meruak ke ranah publik dan menjadi bulan bulanan dari mereka yang secara moril tak pernah berkontribusi untuk PWI.
Dengan segala hormat maaf saya harus mengatakan kurang tepat LIRA dan PPWI seperti menari di atas kisruh internal PWI. Selama ini mereka telah berkontribusi apa?. Pertanyaan berikut, mengapa Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan terkesan membiarkan UKWgate menjadi bola liar.
Bukankah Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI merupakan institusi yang secara filosofis dilahirkan dari rahim yang sama, dalam hal ini kongres. Cara cara penyelesaian yang ditempuh kemarin menurut hemat saya lebih banyak mudarat, daripada manfaatnya.
Tentu pandangan saya bisa saja berbeda pendapat dengan yang lain. Namun kegaduhan yang terjadi dalam penangan kasus ini, semestinya dapat lebih diminimalisir.
Kita perlu belajar dari keputusan Dewan Kehormatan pada periode lalu, terkait kontroversi kepengurusan PWI Sumbar, dan kasus yang menimpa mantan Ketua PWI Sulsel. Dua putusan itu sama sekali tidak dijalankan, bahkan sampai kepemimpinan Atal S Depari berakhir.
Itu artinya apa? Yang perlu digarisbawahi di sini jangan memutus perkara organisasi seperti menepuk air didulang memercik muka sendiri.
Belajar dari pengalaman pahit yang ada seluruh insan pers perlu mengambil hikmah khusus.
Catatan saya di sini, PWI perlu melakukan konsolidasi total. Sinergi utuh antara Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat harus kukuh pada goal yang sama.
PWI harus kembali pada khitah. Praktik praktik lancung yang kini marak ketika suksesi, yakni dengan membiarkan politik uang harus diakhiri.
Pemerintah perlu hadir, khususnya memberi support untuk pelaksanaan program program PWI yang bermuara pada peningkatan profesionalisme wartawan dan kemerdekaan Pers.
Kominfo tidak boleh menutup mata untuk tidak mengatakan buta atas persoalan klasi organisasi wartawan. Pers kita saat ini benar benar menghadapi situasi pelik, pertama terkait legal standing secara kelembagaan, kedua kualitas SDM pers, yakni wartawan itu sendiri.
Jika pemerintah tidak memberi support dan memikul tanggung jawab ini kita akan masuk di hutan belantara. Pers akan larut dan hanyut di tengah lautan tarik menarik kepentingan oligarki.
Kemarin-kemarin, Henry Ch Bangun Ketua Umum bersama tiga pengurus teras lain dikuliti, lalu dipanggang atas tanggung jawab dan diminta mempertanggungjawabkan penerimaan dana CSR dari Forum BUMN.
Saya setuju persoalan itu harus dituntaskan, dipertanggungjawabkan, tetapi tidak menjadikan sebagai komoditas untuk mengatakan dan menyebut sebagai pihak yang bermoral.
Saya menaruh hormat pada mereka mereka yang punya concern untuk mendorong PWI kembali pada khitah, sebagai oragnisasi wartawan, sebagai organisasi perjuangan.
Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, saya berharap Ketua Umum dapat mengambil langkah tegas, berani, terukur dan bervisi. Lima tahun lalu PWI telah compang camping karena terperosok pada ditinggalkannya idealisme.
Wartawan Senior, Pemimpin Umum dan Redaksi RMOL Jateng. Ahli Pers Dewan Pers, dua periode menjadi Sekretaris PWI Jawa Tengah.
- Ratusan Calon Jemaah Haji Blora Ikuti Manasik
- Ahmad Luthfi Berpesan Agar Warga Jawa Tengah Membangun Desanya Masing-Masing
- Lepas Mudik Gratis, Wawali Tegal: Selamat Bertemu Keluarga Dengan Bahagia Dan Gembira
