Kepala LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi menilai, kinerja pengadaan pemerintah tahun 2022 cukup baik terkait dengan isu penggunaan produk dalam negeri.
- 45 Pejabat Ikuti Seleksi Pengisian Jabatan Kosong Pemkot Semarang
- Sukseskan Pemilu 2024, ASN-Non ASN Pemkab Magelang Siap Jaga Netralitas
- Kades Harus Inovatif dan Responsif Terhadap Keluhan Masyarakat
Baca Juga
Realisasi pengadaan pemerintah untuk Produk Dalam Negeri (PDN) telah mencapai 78%, baik melalui penyedia maupun swakelola. Namun begitu, dia menargetkan realisasi pengadaan pemerintah untuk PDN di tahun 2023 bisa lebih didorong hingga mencapai 90%.
“Untuk itu dirinya juga menargetkan adanya kenaikan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga 500 triliun rupiah, atau lebih dari 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar 77 triliun,” kata dia dalam rakor Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang, Jumat (23/12).
Dia mengatakan, sekitar 55% pengadaan masih dengan sistem E-Tendering yang dalam prosesnya cukup memakan waktu. Sedangkan E-Purchasing yang prosesnya lebih cepat masih sekitar 13,35%.
“Saat ini sudah ada 2,3 juta produk tayang di E-Katalog dari target Pak Presiden 1 juta di tahun ini, dan tahun depan kami targetkan 3,5 juta. Tapi saat ini fokus kita tidak hanya pada tayangnya, tapi juga meningkatkan transaksinya, maka dari itu kami terus berupaya untuk langsung menyentuh daerah agar bisa ada komitmen yang selaras,” kata dia. 
- 21 OPD Sisihkan Rp7,7 Miliar untuk Sinergi dengan PKK Salatiga
- Kejari Demak Awasi Kinerja Pemerintah Daerah Hingga Desa
- Semarang Ikuti Aturan PPKM Level 3 saat Nataru, ASN Dilarang Cuti
