Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas bersama pemerintah, sama sekali tak ada legalisasi untuk pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
- PKB Temukan Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Tembalang
- Ganjar Usulkan Dibangun Pabrik Teh untuk Berdayakan Warga Lereng Gunung Gede
- Soal Penertiban APK, Bawaslu Kota Semarang Beralasan Kurang Personel dan Anggaran
Baca Juga
"Terkait dengan isu LGBT yang seolah-olah akan dilegalkan dalam RKUHP tersebut, bersama ini sekali lagi saya tegaskan bahwa hal itu tidak benar. Kita tidak boleh takut atau tunduk pada tekanan pihak luar atau ancaman, jika larangan LGBT itu dilakukan akan mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia," tegasnya melalui pesan elektronik yanag diterima redaksi, Minggu (3/6).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, yang harus utamakan adalah keselamatan masa depan bangsa Indonesia, khususnya menyelematkan para generasi muda dari pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan norma, budaya dan agama.
Sebagai pimpinan DPR, ia juga sudah mengingatkan kepada panja DPR agar waspada dan jeli terhadap rumusan atau formulasi dari tim ahli pemerintah dalam RKUHP, yang selama ini memang belum final pembahasannya.
"Khususnya yang menyangkut rumusan pasal-pasal mengenai perluasan asas legalitas yang memuat tindak pidana khusus seperti delik korupsi dan juga perbuatan cabul oleh sesama jenis atau cabul LGBT," katanya.
Bamsoet menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan bahwa tidak benar pemerintah telah menghapuskan pasal perbuatan cabul sesama jenis atau oleh kaum LGBT.
"Yang benar adalah pemerintah mereformulasi rumusan pasalnya dengan menempatkan kata sesama jenis atau berlainan/lawan jenis dalam penjelasan. Jadi, perbuatan cabul baik oleh dan terhadap sesama jenis tetap akan dapat dipidana," paparnya.
Secara pribadi ia mengaku setuju dengan pendapat anggota Komisi III DPR Asrul Sani, unsur sesama jenis maupun berlawanan jenis itu harus masuk dalam rumusan pasal-pasal yang ada.
"Sehingga dapat memberi pesan yang tegas dan jelas kepada publik bahwa hukum pidana Indonesia melarang perbuatan cabul tidak hanya oleh dan terhadap mereka yg berlainan jenis tetapi juga ketika dilakukan oleh dan terhadap sesama jenis," tandasnya. 
- Temui Jokowi di Solo, Kang Emil Cari Restu?
- FKUB Karanganyar Dukung Sosialisasi Pemilu Tanpa Politisasi Agama
- Neno Warisman Sedih Diteriaki Pengkhianat NKRI
