Kabupaten Kudus, Jawa Tegah kini masuk ke dalam zona merah atau memiliki tingkat penularan yang tinggi. Hal ini berakibat pada antrean pemulasaran jenazah, serta ratusan tenaga medis di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus terpapar.
- Selain Antrean Online, Faskes BPJS Kesehatan Didorong Tingkatkan Kualitas Mutu Layanan
- Sambangi Pasien Rawat Inap, Petugas BPJS Satu Cek Layanan Peserta di Faskes
- BPJS Tetap Jamin Operasi Katarak, Rehabilitasi Medik Dan Bayi Lahir
Baca Juga
Kabupaten Kudus, Jawa Tegah kini masuk ke dalam zona merah atau memiliki tingkat penularan yang tinggi. Hal ini berakibat pada antrean pemulasaran jenazah, serta ratusan tenaga medis di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus terpapar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Ganip Warsito meminta pihak RSUD Kudus agar membenahi manajemen dan melakukan penanganan pasien Covid-19 sesuai prosedur kekarantinaan.
Dalam peninjauan langsung ke salah satu Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Loekmono Hadi, Kudus, Kamis (3/6), Ganip menemukan adanya penanganan pasien yang masih belum sepenuhnya menerapkan aturan sesuai standar kekarantinaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pada kesempatan itu, Ganip melihat sendiri bahwa beberapa pasien yang dirawat di IGD dengan status reaktif Covid-19 melalui tes usap antigen masih didampingi oleh sanak keluarga. Padahal pasien tersebut seharusnya sudah diisolasi dan tidak boleh dijenguk atau didampingi oleh siapapun, kecuali hanya tenaga kesehatan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Sebab hal itu dapat mengakibatkan adanya potensi penularan virus.
"Terkait manajemen contohnya seperti tadi yang di IGD, seharusnya tidak boleh lagi ada orang dari luar masuk. Itu penularan bisa terjadi walaupun yang dirawat di IGD ini belum dinyatakan positif tapi sudah reaktif Covid-19,†ujar Ganip saat berkunjung ke Kudus, Jumat (4/6).
"Yang sudah dikarantina ya betul-betul dikarantina, jangan ada orang yang bebas keluar masuk. Ini yang saya ingatkan,†imbuhnya, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Di samping protokol kekarantinaan, Ganip juga menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan 3M harus ditegakkan demi memutus rantai penularan Covid-19.
Terkait ini, ia mengingatkan masyarakat agar patuh menerapkan dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Karena menurutnya, hal itu menjadi kunci untuk mengendalikan dan menghentikan kasus Covid-19.
"Protokol kesehatan tentang karantina, isolasi, penggunaan masker, jaga jarak kemudian mencuci tangan ini yang harus ditegakkan,†ujar Ganip.
"Yang bisa menghentikan Covid-19 ya kita semua. Masyarakat semua,†pungkasnya.
RS Darurat
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Bupati Kudus menambah tempat tidur, baik ICU maupun isolasi, di rumah sakit. Pasalnya, Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit di Kudus sudah sangat tinggi, mendekati 100 persen.
"Saya sudah komunikasi dengan Bupati dan Kadinkesnya. Yang jelas persoalan yang harus diselesaikan di sana itu menambah tempat tidur. Itu sebenarnya ndak sulit, tinggal butuh mau saja. Tapi kalau nanti sulit betul, kami akan turunkan rumah sakit darurat," kata Ganjar.
Terkait rumah sakit darurat itu, saat ini lanjut Ganjar sedang dilakukan assesment. Nantinya, keputusan apakah akan membuat rumah sakit darurat atau tidak, tergantung hasil assesment itu.
"Kalau harus membuat rumah sakit darurat, kita sudah siap. TNI/Polri sudah siap. SDM kita dorong, perawatnya dari PPNI dan dari kita sudah kita dorong, termasuk dokter dari Provinsi maupun IDI sudah disiapkan," tegasnya.
Meski begitu, Ganjar berharap Pemkab Kudus cepat melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Bupati Kudus dan Kadinkes diminta bergerak cepat menambah tempat tidur di Kudus.
"Pengalaman saya waktu dulu mengalami kenaikan dan BOR tinggi, saya itu tinggal perintah saja ke rumah sakit. Kamu tambah ICU dan tempat tidur isolasi. Kalau ndak punya duit, pakai saja BLUD. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Ini hanya butuh mau dan strong leadership dari Bupati, agar langsung tunjuk, perintah dan lakukan. Ndak ada yang lain," tegasnya.
Meski begitu, pihaknya akan terus mendampingi Kudus dalam mengatasi persoalan ini. Kementerian Kesehatan, BNPB juga sudah turun untuk membantu.
"Maka kita akan pandu, biar teman-teman Kudus nyaman semuanya. Kalau sulit bisa langsung komunikasi dengan kami, bantuan apa yang dibutuhkan. Kami siap bantu, kemenkes dan BNPB juga siap bantu," ucapnya.
Sambil menunggu hasil assesment terkait keputusan rumah sakit darurat, Ganjar mengatakan akan menerapkan pola gotong royong. Beberapa daerah di sekitar Kudus dimintanya untuk membantu penanganan.
"Dan pola gotong royong ini diapresiasi pak Menkes, karena semua daerah penyokong Kudus mau mendukung dan membantu. Misalnya Semarang saya senang, karena BOR nya tidak tinggi dan ikhlas menerima pasien dari Kudus. Ini yang akan kita dorong terus," imbuhnya.
Selain Kudus, Ganjar juga meminta beberapa daerah siaga dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terjadi lonjakan. Rumah sakit harus benar-benar disiapkan agar tidak kesulitan ketika terjadi peningkatan.
"Selain Kudus, saya minta tambahannya itu di Tegal, Sragen dan beberapa daerah lain kita minta ditambah. Selain itu, testing, tracing harus terus ditingkatkan. Tidak boleh kendor, karena ini bisa dijadikan acuan penanganan termasuk antisipasi potensi varian baru," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menerangkan, kondisi BOR rumah sakit di Kudus memang cukup mengkhawatirkan. Sehingga, penambahan tempat tidur baik ICU maupun isolasi mendesak dilakukan.
"Selain itu, banyak tenaga kesehatan di Kudus yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga kami dari Provinsi berupaya melakukan penambahan tenaga. Saat ini, sudah ada 48 tenaga kesehatan yang kami kirim ke Kudus untuk membackup," ujarnya. [sth]
- Harapan Baru: Pengobatan Tuberkulosis Resisten Obat Kini Hanya 6 Bulan
- Wabah PMK Ancam Nyawa 6 Ribu Sapi Muda di Batang
- Polres Sukoharjo Gelar Vaksin Lantatur
