Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga kedatangan Tim Visitasi/verifikasi SAQ Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Selasa (30/10) di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga. Tim kali ini datang untuk melakukan visitasi dalam rangka memverifikasi Pemkab Purbalingga dalam hal tata kelola informasi publik.
- Mas Wiwit Targetkan Serap 20 Ribu Angkatan Kerja per Tahun di Jepara
- Pedagang Tetap Ngeyel Berjualan Di Luar, Satpol PP Demak Akan Tindak Tegas
- BKD Batang Buka Lelang Tujuh Jabatan Eselon II
Baca Juga
Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KIP Jawa Tengah, Handoko Agung Saputro SSos menjelaskan, dari visitasi keterbukaan informasi publik ini akan ada 3 kegiatan yang dilakukan.
Diantaranya verifikasi SAQ di tingkat Pemkab Purbalingga, visitasi Keterbukan Informasi Publik ke RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, kemudian visitasi keterbukaan informasi di tingkat desa.
Ini juga rangkaian dari pembinaan, karena nanti kalau sudah uji publik di tingkat Provinsi bukan lagi kami yang menentukan siapa yang terbaik tapi nanti akan ada unsur pemerintah pusat, provinsi dan dan NGO (Non Goverment Organization,red) yang akan menilai. Pemerintah dengan Keterbukaan Informasi Publik terbaik, nantinya akan diumumkan awal bulan Desember nanti," katanya.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi SH MH menyampaikan Pemkab Purbalingga senantiasa berusaha mewujudkan transparansi dan akutabilitas penyelenggaraan pemerintah.
Untuk meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-government, tentunya kami akan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan pelayanan publik. Sehingga, inovasi mengenai pelayanan publik selalu distimulasi," katanya.
Ia menginformasikan, tanggal 1Oktober 2018 lalu, Pemkab Purbalinggatelah melaunching aplikasi MediaAspirasi dan Tanya Jawab untuk Rakyat (Matur) Bupati dan Purbalingga Satu Data.
Matur Bupati bagian dari pelayanan publik untuk menampung aduan masyarakat. Sesuai dengan standard operating procedurekeluhan atau aduan dari masyarakat itu harus segera direspon maksimal 1x24 jam. Dengan aplikasi matur bupati ini warganet akan mempunyai tempat untuk menyampaikan aduan atau keluhan.
Purbalingga satu data digunakan untuk menampung segala informasi data sektoral Pemkab Purbalingga termasuk di dalamnya data masing-masing OPD. Baik data mengenai belanja daerah, ataupun data sektoral lainnya. Masyarakat yang membutuhkan data yang dimaksud, nantinya bisa mengunduh lewat aplikasi ini," katanya. 
- Wali Kota Salatiga Ajak BUMD Gunakan Strategi Pemasaran Sebagai Peluang Peningkatan Pelayanan
- Tahun 2022, Pemkab Batang Kucurkan Rp 81 Miliar untuk Perbaikan Jalan
- Pemkab Rembang Prioritaskan Pembebasan Lahan Tahap II Rencana Pembangunan Embung Kaliombo
