Munculnya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang membuat potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Hal itu disampaikan Anisah selaku Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
- Bencana Kekeringan Melanda Ribuan Jiwa di Kabupaten Batang: BPBD Turun Tangan
- FKUB Siap Terima Cabup-Cawabup Batang 2024, Ketua: Paslon Harus Jaga Kerukunan
- Cabup Batang Faiz Kurniawan Siap Naikkan Tunjangan Guru Madin Dua Kali Lipat, Jadi Rp 2,4 Juta
Baca Juga
Sejak tahun lalu, pemerintah telah mulai menarik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari kawasan ini.
"Tahun kemarin PBB P2 KIT Batang mulai bisa ditarik, tahun sebelumnya masih di PBB P3 (kewenangan Pemerintah Pusat) karena masih kawasan perkebunan/ HGU dan proses HPL waktu itu. Tahun ini akan naik karena ada perubahan, terlihat bangunan sudah mulai banyak yang berdiri. PBB P2 dari kawasan industri Batang tahun kemarin mencapai Rp4-5 miliar, masih belum maksimal karena sebagian besar tanahnya masih HGU (Hak Guna Usaha) sehingga masih masuk PBB P3" katanya, Jumat (2/8).
Terdapat potensi tambahan PAD juga dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, PBJT atas makanan dan minuman dari katering, pajak air tanah, dan pajak reklame.
Selain pajak, retribusi juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang berpotensi besar. Retribusi persetujuan bangunan gedung, yang sebelumnya dikenal dengan IMB, serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing (PTKA) yang perpanjangan, diproyeksikan akan terus meningkat.
Khusus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak menjadi potensi PAD di KIT Batang. Hal itu karena KITB merupakan proyek strategis nasional (PSN) sehingga sesuai Perpres 109 tahun 2020 ditetapkan tarifnya 0% atau pembebasan pajaknya.
Di sisi lain, realisasi PAD Pemkab Batang telah mencapai Rp79,838 miliar atau sekitar 58,6 persen dari target Rp136,775 miliar. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hal itu.
"Kalau dilihat total realisasi sudah mendekati target kita, meski ada beberapa yang belum terealisasi maksimal seperti PBB P2 masih rendah realisasinya, karena SPPT PBB baru dibagikan akhir April kemarin," jelasnya.
Selain itu, pendapatan dari pajak sarang burung walet juga mengalami penurunan akibat berkurangnya burung walet termasuk makanannya, sehingga produksinya menurun drastis. 
- Bencana Kekeringan Melanda Ribuan Jiwa di Kabupaten Batang: BPBD Turun Tangan
- FKUB Siap Terima Cabup-Cawabup Batang 2024, Ketua: Paslon Harus Jaga Kerukunan
- Cabup Batang Faiz Kurniawan Siap Naikkan Tunjangan Guru Madin Dua Kali Lipat, Jadi Rp 2,4 Juta
