Pemerintahan Korea Selatan di bawah kepemimpinan baru Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan akan mengurangi jumlah karyawan untuk marampingkan pengeluaran organisasi publik.
- Polisi Ungkap Motif Pelaku Penembakan Shinzo Abe
- Turki Kecam Rusia Akui Kedaulatan Donetsk dan Luhansk
- Meghan Markle Bisa Ikut Pilpres AS 10 Tahun Lagi
Baca Juga
Menteri Keuangan Korsel Choo Kyung-ho pada Jumat (29/7) mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah reformasi pertama yang direncanakan oleh Yoon, yang telah berjanji untuk mereformasi sektor publik sejak menjabat pada Mei lalu, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.
Seperti dikutip dari The Straits Times, awal bulan ini Yoon menyatakan pemerintahnya akan secara agresif memotong pengeluaran dan menjual aset non-inti di perusahaan publik. Namun jajak pendapat mingguan terbaru dari Gallup Korea pada Jumat (29/7) menunjukkan bahwa langkah itu mengalami penurunan dukungan berkelanjutan menjadi 28 persen dari 32 persen pada pekan lalu.
Menurut Choo, terdapat 350 organisasi publik yang mempekerjakan 449 ribu orang pada akhir Mei dengan kewajiban gaji gabungan sebesar 583 triliun won pada akhir 2021. Jumlah ini naik masing-masing 34 persen dan 17 persen selama lima tahun terakhir.
Ada kekhawatiran di antara masyarakat umum dan para ahli tentang efisiensi dan profitabilitas yang sesuai dengan ekspansi cepat dalam skala organisasi publik. 
- ASEAN Media Forum Mengingatkan Visi Terkoneksi Dan Ketahanan Bersama
- Menlu Retno Dorong Semangat Perdamaian untuk Selesaikan Konflik
- India Fokus Isu Terorisme hingga Keamanan Maritim
