Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi
tangkap tangan (OTT) atas kepala-kepala daerah belakangan ini tidak
punya maksud politis.
- Mobil Di Rumah Orang Kepercayaan Eks Kalapas Sukamiskin Disita KPK
- Deretan Aset Doni Salmanan yang Disita Bareskrim, Sementara Nilainya Rp 60 Miliar
- Polrestabes Semarang Amankan Pelaku Curi Emas Modus Gendam
Baca Juga
KPK menolak keras jika rangkaian OTT disangkutkan dengan peta politik Pilkada Serentak yang akan digelar bulan ini.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6) dilansir dari Kantor Berita Politik
Laode menekankan, kegiatan OTT merupakan hasil penyelidikan KPK atas laporan yang diterima dari masyarakat terkait dugaan pidana korupsi.
"Kalau kami mendapatkan laporan dan bukti permulaan yang cukup, ya kami enggak bisa biarkan itu," tuturnya.
Laode mengakui bahwa KPK sudah pernah melakukan sosialisasi khusus kepada partai politik dan kandidat-kandidat yang akan bertarung di Pilkada 2018. Pasalnya, jumlah modal untuk mengikuti Pilkada tidak sedikit dan bisa menjadi pintu transaksi politik yang mengarah suap dan korupsi.
"Kami takutkan, dengan ikut Pilkada akan timbulkan godaan-godan. Itu sudah kami lakukan pencegahan bahwa politik uang itu tidak baik," kata Laode.
- Pemuda Kebumen Ditangkap Polisi Gara-gara Aniaya Teman dengan Golok
- Bea Cukai Semarang Sebut Modus Pemain Cukai Ilegal Memodif Angkutan
- Kreak Kabur Dari Tangkapan Polisi Genuk, Tinggalkan Motor
