Mulai berjalannya proyek strategis nasional (PSN) kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) belum mendongkrak optimisme pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi.
- Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Integritas dan Pulihkan Kepercayaan Publik
- Kolaborasi Smartfren dan Sovlo Buka Peluang Kreator Lokal
- Semen Gresik Raih 2 Penghargaan Bergengsi TOP GRC Awards 2023
Baca Juga
Mulai berjalannya proyek strategis nasional (PSN) kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) belum mendongkrak optimisme pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu diungkapkan ketua pansus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023, Mohammad Saleh.
"Pemprov Jateng masih terlalu pesimis, dan belum memaksimalkan potensi hadirnya Proyek Strategis Nasional di Jateng, sebagaimana diatur dalam Perpres 79 thn 2019," kritik ketua komisi A DPRD Jateng itu pada RMOLJateng, Jumat (28/5).
Ia membandingkan kondisi pemprov Jateng dengan pemprov Jatim.
Politisi Golkar itu mencontohkan Pemprov Jatim berhasil menata ekonomi di era pandemi.
Pendapatan Asli Daerah pemprov Jatim bisa mencapai Rp 17 triliun dari target dari Rp 15 triliun di tahun 2020.
"Keberadaan Perpres 80 tahun 2019 yg mengatur soal PRoyek strategis nasional di Jawa timur benar-benar simaksimalkan sebesar besar untuk mendongkrak perekonomian Jawa timur," urainya.
Saleh menyebut Jawa Tengah punya potensi yang lebih tinggi dengan munculnya perpres 79/2019 yang melahirkan Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.
Lalu juga Perpres 109/2020 yang mendorong lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang.
Ia mengritik pemerintah provinsi Jateng tidak mampu memanfaatkan peluang itu.
Hal itu dapat dilihat dari dari target yang dipasang belum tercermin optimisme.
"Contohnya ribuan kendaraan proyek di Jateng tidak mampu diolah untuk menaikan pajak daerah, juga belum terlihat terobosan mengambil potensi pendapatan dari lahirnya kawasan industri ini bagi pemerintah,"terangnya.
Pesimisme provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu tampak dalam perubahan target untuk indikator kemiskinan sampai 2023 yabg dikoreksi dari 7,8 % naik 10,27 %.
Lalu pengangguran terbukanya juga naik 5,67 %, dan pertumbuhan ekonomi dipasang turun dari 6.0% menjadi 5,29%.
"Pemerintah masih beralasan Covid 19 sebagai penyebabnya, padahal KSPN Borobudur terus berjalan, KI Kendal, KIT Batang sudah lari kencang, masak target 7% dari pemerintah pusat tidak berani kita pasang minimal mendekati di angka 6,2%?" tanyanya.
Baginya, kondisi ini tentu kontras dengan Jawa Timur yang mampu mengoptimalkan potensi perpres 80/2019 soal percepatan ekonomi di Jawa timur.
Ia mengatakan pemprov jateng perlu melihat kembali semua perubahan indikator revisi RPJMD Jateng.
"Kami masih akan mengkaji perubahan2 indikator tersebut sesuai dg Permendagri atau tidak? Memenuhi syarat untuk perubahan perda rpjmd atau malah membuat baru perda RPJMD? " tuturnya.
Baginya, target pertumbuhan ekonomi harus optimis bukan pesimis.
Hal itu menunjukan niat bekerja atau pasrah terhadap keadaan.
- Satpol PP Kota Semarang Buka Segel 500 Lapak Johar Selatan
- Bangun RPH dan Wisata Halal, Jateng Bidik Pasar Internasional Negara Muslim
- Wali Kota Magelang: Sampah itu Masalah Habit
