Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan dirinya telah meminta kesediaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyediakan ruang isolasi bagi para pemudik yang nekad meski sudah dilarang.
- HUT ke-72 Satpol PP, Momentum Meningkatkan Pelayanan ke Masyarakat
- Banyak Lowongan Kerja Di Masa Pandemi, Pemprov Jateng Fasilitasi Masyarakat Lewat E-Makaryo
- Pemkab Batang: Gelar Sensus Pajak Daerah 2024 dan Update Potensi PAD
Baca Juga
Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan dirinya telah meminta kesediaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyediakan ruang isolasi bagi para pemudik yang nekad meski sudah dilarang.
"Saya sudah meminta jaminan dari Kemendes PDTT dan Kemendagri, bahwa pembiayaan untuk itu akan ada dan sudah disediakan," ujar Muhadjir Effendy saat meninjau penyekatan peniadaan mudik di ke Gerbang Tol Cikarang, Jawa Barat, Senin (10/5).
"Jadi ini tidak main-main pemerintah untuk memperketat mudik ini sampai di tujuan akhir dari mereka yang nekat mudik. Yang datang juga akan kita tangani, kita urus betul, kita karantina. Akan percuma saja nanti mudiknya," sambungnya, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam pantauannya kemarin di Gerbang Tol Cikarang, Muhadjir Effendy melihat penyekatan yang dilakukan Kepolisian hingga aparatur pemerintahan terkait berjalan dengan lancar.
"Laporan dari Wakapolres dan Ditlantas untuk pintu masuk di sini, untuk wilayah jalur Bekasi berjalan dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dari tenaga Polantas didukung dari Perhubungan dan lengkap ada relawan, dari Kemenkes juga," paparnya.
Adapun Berdasarkan laporan Ditlantas Polri, Muhadjir mengungkapkan bahwa proses pemutarbalikkan calon pemudik yang masih nekat telah diatur sedemikian rupa. Oleh karenanya, tidak terjadi kekisruhan apalagi sampai menimbulkan kerumunan massa.
"Karena ini berkaitan dengan masalah kesadaran, yang belum sadar disadarkan. Kalau pun seandainya nanti memang akhirnya ada yang lepas pemudik itu pasti tetap akan diurus sampai di tingkat tujuan akhir dia," tandasnya. [sth]
- DSM Dorong Pemerintah Kabupaten Tegal Buat Aturan Turunan untuk Desa Inklusi
- Hendi Perintahkan Lurah Dan Camat Memeriahkan HUT RI Ke-73 Dengan Lomba Dolanan Bocah
- 2.879 Rumah di Wonogiri Dapat Bantuan Rehab
