- 600 Ribu Masyarakat Demak Sudah Tervaksin
- Eliminasi Tuberkulosis Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
- Bank Indonesia Berikan Bantuan 50 Tabung Oksigen untuk Isoman Terpusat di Solo
Baca Juga
Masalah kenaikan permukaan air laut bukan hanya terkait dengan isu lingkungan, tapi juga isu kedaulatan wilayah.
Hal itu juga berlaku bagi Indonesia.
Begitu kata Dutabesar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno dalam dialog virtual Back Azimuth bertajuk "Deklarasi Djuanda Dan Kita" yang dilaksanakan pada Minggu malam (13/12).
"Ada ancaman baru yang kita masih belum aware, atau aware tapi tidak terlalu peduli, atau peduli tapi ya nanti saja deh, yaitu kenaikan permukaan air laut," ujar Havas, dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Dia menyebut bahwa masalah kenaikan permukaan air laut sebenarnya sudah terjadi di sebagian wilayah Indonesia, seperti di utara pulau Jawa, termasuk di dekat wilayah Jepara.
"Sejauh ini, kenaikan permukaan air laut ini memang belum terjadi di tempat-tempat di Indonesia menempatkan tiitik dasar, kalau itu sampai terjadi, maka baseline kita bisa mundur, kalau mundur, maka kedaulatan kita bisa hilang," paparnya.
Dia menjelaskan lebih jauh bahwa secara umum memang permukaan air laut di seluruh dunia mengalami kenaikan. Penyebabnya selain karena faktor manusia, juga karena mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan.
Meski begitu, bukan berarti isu kenaikan air laut ini bisa dipandang sebelah mata. Karena hal ini membawa serta ancaman akan masa depan kedaulatan Indonesia.
Secara spesifik dia menyebut bahwa Indonesia diakui secara internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, jika masalah kenaikan permukaan air laut tidak diperhatikan secara serius, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan sejumlah pulau dan mengganggu syarat yang dibutuhkan untuk menjadi negara kepulauan.
"Di UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) ada rules yang spesifik mengatakan bahwa jika wilayah laut dan wilayah darat tidak menemui rasio satu banding satu sampai satu banding sembilan, maka negara itu tidak bisa menjadi negara kepulauan," ujarnya.
Dia mengambil contoh Jepang dan Inggris. Kedua negara itu sama-sama memiliki banyak pulau, namun tidak memenuhi rasio tersebut sehingga tidak bisa disebut sebagai negara kepulauan.
Dia menyebut bahwa masalah kenaikan permukaan air laut sebenarnya sudah terjadi di sebagian wilayah Indonesia, seperti di utara pulau Jawa, termasuk di dekat wilayah Jepara.
"Sejauh ini, kenaikan permukaan air laut ini memang belum terjadi di tempat-tempat di Indonesia menempatkan tiitik dasar, kalau itu sampai terjadi, maka baseline kita bisa mundur, kalau mundur, maka kedaulatan kita bisa hilang," paparnya.
Dia menjelaskan lebih jauh bahwa secara umum memang permukaan air laut di seluruh dunia mengalami kenaikan. Penyebabnya selain karena faktor manusia, juga karena mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan.
Meski begitu, bukan berarti isu kenaikan air laut ini bisa dipandang sebelah mata. Karena hal ini membawa serta ancaman akan masa depan kedaulatan Indonesia.
Secara spesifik dia menyebut bahwa Indonesia diakui secara internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, jika masalah kenaikan permukaan air laut tidak diperhatikan secara serius, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan sejumlah pulau dan mengganggu syarat yang dibutuhkan untuk menjadi negara kepulauan.
"Di UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) ada rules yang spesifik mengatakan bahwa jika wilayah laut dan wilayah darat tidak menemui rasio satu banding satu sampai satu banding sembilan, maka negara itu tidak bisa menjadi negara kepulauan," ujarnya.
Dia mengambil contoh Jepang dan Inggris. Kedua negara itu sama-sama memiliki banyak pulau, namun tidak memenuhi rasio tersebut sehingga tidak bisa disebut sebagai negara kepulauan.
- BPJS Kesehatan Cabang Semarang Dukung Puskesmas Jadi Pusat Tindakan Promotif Preventif
- Sebanyak 108 penghuni di Griya PMI Solo Selesai Karantina Mandiri
- Dinkes Purbalingga Tegaskan Cegah Omicron dengan Prokes dan Vaksinasi
