Polemik penataan Pasar Johar hingga saat ini masih terus berlanjut. Masih ada beberapa pedagang yang merasa tidak terima dengan keputusan hasil pengundian lapak yang dilakukan secara online melalui sistem e Pendawa.
- Antisipasi Peredaran Barang Kadaluarsa Dipantau Ketat Jajaran Polres Kudus
- Sopir Truk Tuntut Zero ODOL, Ganjar: Utamakan Sosialisasi Sebelum Penindakan
- Pemkab Blora Tebar Benih Ikan Perairan Darat Secara Massal
Baca Juga
Masih ada beberapa pedagang yang sudah mendapat jatah lapak namun sengaja tidak ditempati dengan alasan menginginkan menempati lapak di lokasi Pasar Johar yang dulu.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menegaskan kembali kepada para pedagang yang sudah mendapatkan jatah lapak namun tidak ditempati, nantinya lapak tersebut akan bisa diberikan kepada pedagang lain yang memang belum mendapatkan lapak sama sekali.
"Pedagang tetap tidak mau pindah tidak masalah, karena yang mau masuk kesitu juga banyak, jadi bisa diganti dengan pedagang lain, ini kan milik Pemerintah jadi kita yang ngatur, kalau mereka tidak mau ya kita berikan kepada yang mau saja jadi kita buat yang sederhana saja," kata Walikota Semarang kepada RMOLJateng, Jumat (3/12).
Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, mengatakan pedagang tidak bisa meminta lapak sesuai lokasi yang dulu karena memang kondisi bangunan Pasar Johar yang dulu dan sekarang jauh berbeda.
Menurutnya, jika dulu sebelum kebakaran, misalnya Johar Utara bisa menampung 500 pedagang, namun setelah direvitalisasi hanya bisa menampung 250 pedagang saja.
Solusinya, lanjut Hendi, adalah dengan cara pengundian. Namun pedagang lainnya yang belum mendapat lapak di satu blok nantinya akan tetap diakomodir untuk menempati blok lain.
"Mereka minta kembali lagi ke lapak yang dulu lagi, ya kalau cukup, kalau tidak cukup lalu gimana solusinya? ya diundi kan, jadi ya harus mau tidak mau menerima hasil pengundian itu," tegasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadman, menyebutkan kapasitas Pasar Johar saat ini dari enam blok yakni Johar Utara, Tengah, Selatan, Kanjengan, SCJ dan Alun-alun, sesuai perhitungan terakhir bisa menampung sekitar 5.300 pedagang.
Memang jika berdasarkan jumlah pedagang yang terdaftar sebagai pedagang Pasar Johar, tidak akan bisa menampung semuanya. Namun memang tidak semua pedagang yang mendaftar dan mendapatkan lapak, kemudian menempati lapak tersebut.
Ada beberapa pedagang yang memang sudah tidak aktif berdagang. Nantinya pedagang yang tidak aktif tersebut, namun telah mendapat lapak melalui undian online, lapaknya akan dialihkan kepada pedagang yang memang benar-benar berdagang dan belum mendapat jatah lapak.
"Nantinya akan ada seleksi alam, jadi sebenarnya banyak pedagang yang sudah tidak jualan di MAJT, tapi ikut mendaftar saat di buka di e Pendawa dan mendapat lapak tapi kenyataannya memang tidak aktif, nah ini yang nanti akan kita evaluasi," jelas Fravarta.
Lebih lanjut, sesuai dengan Perda, jika selama tiga bulan lapak yang dimiliki pedagang tidak digunakan untuk berdagang, maka Dinas Perdagangan berhak untuk menarik kembali lapak tersebut dan mengalihkan kepemilikan lapak kepada pedagang lain yang belum mendapat lapak.
"Sehingga ketika ada pedagang yang belum mendapat lapak, kemudian kita lihat ada lapak kosong yang ditinggalkan pemiliknya, maka lapak itu akan kita berikan kepada pedagang yang lain, jadi semacam antrian tidak bisa langsung semua," ungkapnya.
Fravarta menyebut ada sekitar 3.800 pedagang yang sudah masuk dalam sistem e pendawa. Artinya, lanjutnya, masih cukup banyak lapak yang masih kosong. Namun, Disdag tetap harus selektif melihat pedagang asli Johar yang akan masuk ke kawasan Pasar Johar.
"Kita harus cermat kita harus seleksi yang emmang pedagang asli johar mana, karena banyak sekali yang mengaku pedagang Johar," jelasnya.
Menghidupkan kembali pasar yang sudah direvitalisasi, menurut Fravarta, tidak semudah membangun pasar baru yang semua pedagang baru bisa masuk.
Bahkan diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk benar-benar menata sebuah pasar revitalisasi termasuk Pasar Johar.
"Berkaca dari beberapa penataan memang tidak bisa langsung serentak masuk," pungkasnya. 
- Minyakita Di Kota Pekalongan Masih Sesuai Ketentuan
- Aset PT. BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) Makin Meningkat, Dana Simpanan Dijamin LPS
- Gelar Musprov 26 Februari, Kadin Jateng Buka Pendaftaran Caketum
