Pengamat: Naikkan Harga Pertamax Terlebih Dulu

Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax lebih dahuli menyusul kenaikan harga minyak dunia akibat imbas dari perang Rusia dan Ukraina.


"Kenaikan harga minyak dunia saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena selama ini Indonesia merupakan negara pengimpor minyak,” kata Fahmy Radhi dalam siaran rilisnya, Rabu (2/3).

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan saja. Namun, harus mengantisipasi dan membuat proyeksi harga minyak yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait harga BBM di dalam negeri.

“Kenaikan harga bisa dilakukan terlebih dulu untuk produk Pertamax Series yang konsumennya berada di kisaran angka 20 persen dari total konsumsi gasoline secara nasional, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi inflasi,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, saat ini juga merupakan momentum bagi pemerintah untuk menghapus Premium untuk mengurangi beban subsidi APBN.

Fahmy melanjutkan, untuk harga Pertalite sebaiknya belum dilakukan penyesuaian. Hal ini mengingat konsumen Pertalite saat ini masih cukup besar, yang mencapai 70 persen.

“Jika harga Pertalite dinaikkan, maka hal ini akan berimbas pada inflasi dan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga harus secepatnya dilakukan, karena eskalasi perang diperkirakan akan panjang, dan saya rasa harga minyak bisa terus meningkat,” kata dia.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengimbau, masyarakat tidak panik terkait dengan kenaikan harga minyak dunia pada saat ini.

“Stok bahan bakar minyak di Jawa Tengah masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami sudah mengeluarkan surat kepada Pertamina dan Hiswanamigas, untuk memastikan bahwa ketersediaan BBM mecukupi," kata Sujarwanto.

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga BBM di dalam negeri. Meliputi harga minyak dunia, stabilitas dalam negeri dan permintaan yang terkendali.

“Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota di Jawa Tengah memastikan akan melakukan pemantauan lebih ketat lagi, guna memastikan tidak adanya penyimpangan distribusi BBM,” pungkas dia.