Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai lebih buruk ketimbang pemerintahan sebelumnya di bawah komando Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
- Dicurhati Konten Kreator hingga Pembatik di Pekalongan, Ini Respon Gibran
- Hadirkan Seribu Warung Kopi Bolone Guse, Strategi Gus Nung Serap Aspirasi Warga Jepara
- 599 Bacaleg Daftar Pileg DPRD Kota Sukabumi
Baca Juga
Jurubicara Jaringan '98 Ricky Tamba mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi dan SBY sebenarnya memiliki kesamaan. Yakni sama-sama menjalankan agenda asing.
"Pemerintahan SBY sebenarnya satu paket menjalankan agenda dari neoliberalisme dan kapitalisme," katanya di Majelis Reboan yang diselenggarakan oleh Indonesian Democracy Monitor (InDEMO) bertajuk "20 Tahun Reformasi dan Arah Gerakan Pro Demokrasi Indonesia" di Metro Pasar Baru, Krekot Bunder, Jakarta Pusat, Rabu (2/5) seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL
Buktinya, lanjut Ricky, saat berkuasa, SBY membuat suatu aturan yang membebaskan visa masuk bagi beberapa negara.
"Kebijakan bebas visa yang dilakukan pada zaman SBY," bebernya.
Diketahui, tidak hanya dilakukan pada era SBY, tapi juga pada era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Saat itu Megawati membebaskan visa bagi 11 negara melalui Keppres Nomor 18/2003.
Pada tahun 2008, SBY yang berkuasa mengeluarkan bebas visa bagi 12 negara dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador serta menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya melalui Perpres 16/2008.
Tidak hanya itu, pada tahun 2011, SBY menambah tiga negara seperti Kamboja, Laos dan Myanmar masuk dalam negara-negara yang menerima fasilitas bebas visa dengan Perpres 23/2011.
Tidak mau kalah, pemerintahan Jokowi memberikan fasilitas bebas visa bagi 169 negara. Mereka diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).
Kondisi tersebut menurut Ricky diperparah dengan pemerintah Jokowi yang malah memberikan kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia dengan menerbitkan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA.
"Jadi TKA berbondong-bondong," sesalnya.
Namun demikian, meski memiliki kesamaan tentang mengusung agenda kapitalisme dan neoliberalisme, jelas Ricky, pemerintahan Jokowi dan SBY tetap memiliki perbedaan.
"Perbedaannya adalah zaman SBY masih ada kompromi. Misalkan, BLT (Bantuan Langsung Tunai), kalau sekarang adanya BLL (Bantuan Langsung Lempar). Jadi (BLL) enggak semua dapat juga," pungkasnya. 
- Jumlah DPS Kota Salatiga 144.710 Pemilih
- PKS Jangan Ragu Sodorkan Mardani Jadi Cawapres
- Suka Duka jadi KPPS Pemilu 2024: Hem Basah, Kering, sampai Basah Lagi
