Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva angkat bicara menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.
- Kajari Herwin Ardiono : Kejahatan Narkoba di Salatiga Banyak Belum Terungkap
- Ngamen di Lampu Merah, Anak Punk Bawa 33 Botol Ciu Gedang Kluthuk
- Polres Mesuji Gagalkan Peredaran 15 Kg Sabu, 3 Orang Ditangkap
Baca Juga
Hamdan mengatakan, PKPU 20/2018 jelas bertentangan dengan UU dan sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA).
"Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara Pemilu yang tidak berwenang mengatur sesuatu yang bertentangan dengan UU," tegas Hamdan melalui keterangan elektronik yang diterima redaksi, siang ini (Minggu, 1/7).
Namun demikian, sambung Hamdan, PKPU tersebut tidak batal demi hukum, kecuali melalui proses judical review ke MA. Sementara itu Kementerian Hukum dan HAM juga tidak bisa menolak mengundangkannya.
"Mengapa? Karena Kemenkum HAM hanya memiliki kewenangan administratif untuk mengundangkan, tidak berwenang menilai materinya," jelas ketua umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini.
- Polsek Kartasura Amankan Remaja Bawa Sabuk dengan Gear Bergerigi
- Sakit Hati Diselingkuhi, Pengusaha Pasir Merapi Utus Anak Buah Bakar Dua Motor Istri Siri
- Hasil Pengungkapan Kasus Karaoke Sediakan Hiburan Striptease, Polda Jateng Tetapkan Satu Tersangka
