Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal ada oknum di
Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN), tidak netral dalam Pilkada
serentak 2018 menuai kritikan dari Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia
98 (Jari 98).
- Legislator Maluku Minta Fahri Hamzah Introspeksi Diri
- KPU Grobogan Terima Surat Suara DPR
- KPU Batang Siap Layani 2.800 Penyandang Disabilitas pada Pilpres 2024
Baca Juga
Ketua Presidium Jari 98, Willy Prakarsa mengatakan, jika SBY memiliki bukti kuat terkait tudingannya itu, sebaiknya Presiden ke-6 RI itu segera melaporkan hal tersebut ke stakeholder terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sehingga menurutnya, tidak ada saling tuding dan memicu kegaduhan akibat pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat itu, jelang Pilkada serentak 2018 yang tinggal menghitung hari dilansir dari Kantor Berita Politik
Kalau menurut saya Polri, TNI dan BIN itu netral kok. Kalau memang ada kenapa tidak dilaporkan saja ke Bawaslu ada keterlibatan oknum yang dimaksud. Tidak baik lagi tenang tiba-tiba ada kesan gaduh," kata Willy Prakarsa kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/6).
Disampaikan Willy, sebagai negarawan SBY meski ikut bersama rakyat menjaga dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Pilkada serentak 2018 nanti. Terlebih, ia menilai tudingan-tudingan SBY hanya akan menganggu stabilitas keamanan negara.
"Jadi ciptakan suasana kondusif bukan sebaliknya khawatir ada kesan nantinya mengganggu stabilitas keamanan Negara. Jari 98 nilai SBY is the best, namun jauh lebih baik bersama ciptakan kedamaian. Jangan buat gaduh," pungkasnya.
Sebelumnya, SBY menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018. Hal itu dikatakan saat jumpa pers di sela kegiatan kampenye di Bogor, Sabtu (23/6).
SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.
Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
"Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya.
- Teguh Santosa Siap Maju Jadi Senator dari Jakarta
- Disebut-sebut Tokoh Potensial Jateng-2, Prof. Budi Setiyono: Masih Fokus Ngurus Undip
- Inilah Nama-nama Caleg Hasil Rekapitulasi Suara KPU Salatiga
