Soal Wacana Penundaan Pilkada, Ini Tanggapan Wali Kota Solo

Sejumlah penyelenggara dan pengawas  pilkada serentak 2020  positif terkonfirmasi Covid-19, banyak memunculkan wacana, agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda.


Pasalnya, semakin banyak penyelenggara pemilu yang positif Covid-19, kekhawatiran akan penularan virus corona di antara mereka akan semakin banyak. Idealnya pelaksanaan pilkada  tidak digelar dalam situasi pandemi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo sampaikan penundaan pilkada serentak  tergantung dari keputusan KPU sendiri.

Menurutnya, sepanjang pelaksanaan dan selama prosesnya menggunakan strategi seperti pembagian BST, tidak jadi masalah.

"Strateginya seperti undangan terjadwal sesuai jamnya, sterilisasi TPS dan  protokol kesehatan tetap dilakukan tidak ada persoalan," papar Rudi, panggilan akrabnya, Senin (21/9).

Sayangnya Rudi menyebut dirinya tidak memiliki kewenangam untuk hal tersebut. Namun dirinya kembali menegaskan jika memang pilkada tetap digelar, petugasnya juga harus betul-betul non reaktif dan tifak positif Covid-19.

"Kemudian undangan yang diedarkan harus mengatur waktunya, agar di situ  tidak terjadi kerumunan masa. Termasuk alat pencoblosnya. Jadi  begitu pemilih datang harus menggunakan sarung tangan dan itu jika  diberi KPU juga lebih baik," himbaunya.

Namun semua itu tinggal menunggu keputusan dari pusat nantinya seperti apa. Dirinya ada di daerah, tinggal menjalankan, keputusan ada di pusat.

"KPU akan berbicara dengan parpol bukan dengan saya. KPU pusat dengan pimpinan parpol di tingkat pusat," tandasnya.

Menanggapi Usulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menggunakan metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kotak suara keliling.

Karena metode ini bisa diterapkan dalam rangka mencegah terjadinya penularan Covid-19, Rudi justru menyebut hal itu tidaklah  baik.

"Itu nggak bagus. Mengurangi roh demokrasi. Kaya dodol martabak wae keliling," tutupnya.