Tahun Politik, Kemendagri Kembali Gelar Rakornas FKUB

Memasuki tahun politik, Kementerian Dalam Negeri kembali gelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2018.


Rakornas FKUB yang mengangkat tema "Peningkatan Peran dan Fungsi dalam Rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan Guna Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019" digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta FKUB agar dapat terus menjaga harmoni kebangsaan, terutama menjelang hajatan demokrasi yang akan berlangsung secara nasional nanti.

"Saya berharap FKUB dapat menjaga netralitas dan berperan aktif dalam menciptakan suasana rukun dan damai serta mensukseska pesta demokrasi nanti," ujar Tjahjo dalam sambutan pembukaan seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL

Lebih lanjutnya, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi FKUB provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus berkomitmen dalam penanganan persoalan keagamaan di daerah dan pemberdayaan FKUB.

"Berikan perhatian dan dukungan anggaran terhadap FKUB sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal," ujar Tjahjo.

Di samping itu, menteri asal PDIP ini juga mengharapkan komitmen kebangsaan para tokoh agama dalam melaksanakan etika kehidupan beragama, dan juga menyampaikan harapannya dalam rangka menjaga harmoni antar pemerintah, pemda dan FKUB.

Rakornas FKUB ini dihadiri oleh 1.200 peserta terdiri dari : Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB di seluruh Provinsi dan, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Ketua FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Serta Pejabat di Lingkungan Kemeneterian Dalam Negeri.

Dalam Rakornas FKUB ini, para peserta memperoleh pembekalan berupa arahan dari para pejabat negara, diantaranya dari Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Di samping itu juga terdapat pengarahan dari para tokoh perwakilan masing-masing agama, di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Henriette H. Lebang, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) diwakili oleh Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI Romo P.C. Siswantoko, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) diwakili oleh Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa PHDI, Nyoman Udayana Sangging, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) diwakili oleh Ketua Harian WALUBI, Rusli, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Uum Sendana.