Usulan dari Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, tentang hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024, mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Usulan ini digulirkan Ganjar kepada partai politik pendukungnya yakni PDI-Perjuangan dan PPP yang ada di parlemen.
- Dugaan Pidana Pemilu Anggota DPR RI, Bawaslu Batang Klarifikasi, Lanjut ke Kepolisian
- Polres Wonogiri Kawal dan Amankan Proses Rekapitulasi Pemilu 2024 di KPU
- Rekapitulasi PPK Selesai, Polisi Kawal Pengembalian Logistik Ke Gudang KPU Karanganyar
Baca Juga
Usul Ganjar itu ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga tokoh agama di Kabupaten Jepara. Para tokoh tersebut secara terbuka menentang dan mengingatkan agar tak sembarangan menggunakan hak angket tersebut.
H. Eric Linerdo selaku tokoh pemuda dan masyarakat Jepara tegas mengatakan usulan tersebut sudah membuat gaduh masyarakat. Dengan tegas dirinya menolak hak angket DPR yang diusulkan Ganjar sekaligus mengingatkan kepada wakil rakyat agar tidak sembarangan menggunakan hak angket.
"Untuk pihak-pihak yang kurang berkenan terhadap penyelenggaraan Pemilu, saya mengimbau untuk tidak saling memprovokasi, untuk tidak saling membuat suasana menjadi gaduh, sehingga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia ini menjadi renggang," ujar Eric, Jumat (23/02).
Ia juga mengimbau apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 agar dilaporkan sesuai perundang-undangan yang berlaku, baik itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mau pun ke Dewan Kerhomatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
"Yang paling terpenting dari setiap Pemilu (adalah-red) kita harus saling menjaga persatuan dan keutuhan bangsa kita ini karena keutuhan bangsa adalah aset dan investasi bagi anak cucu kita kelak," pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Habib Syarif Al Hamid selaku tokoh agama di Kabupaten Jepara yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dan selesai dengan aman lancar dan damai.
"Saat ini masih perhitungan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan akan dilanjutkan ke tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kami mengharapkan kepada pihak-pihak yang masih protes hasil Pemilu, dan menganggap curang pelaksanaan Pemilu, dipersilahkan menyampaikan bukti kecurangan Pemilu dengan melalui mekanisme aturan yang sudah ada yakni melalui Bawaslu maupun DKPP," ujarnya.
Habib Syarif juga mengingatkan kepada para wakil rakyat agar tidak sembarangan menggunakan hak angket terkait pelaksanaan pelaksanaan hasil Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua DPC Ndaru Kabupaten Jepara Muhammad Iqbal Thosin mengatakan, bahwa Pemilu 2024 telah berjalan lancar dan damai. Pada saat ini proses rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh KPU, real count-nya sudah mencapai lebih dari 75%.
"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh lapisan elemen masyarakat untuk bersabar menunggu hasil real count dari KPU ini," ujarnya.
Ia juga mengingatkan dan menolak dengan keras kepada wakil rakyat agar tidak sembarang menggunakan hak angket.
Selanjutnya, Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jepara Syamsul Anwar mengatakan bahwa Pemilu 2024 telah selesai berjalan lancar, aman dan penuh dengan kedamaian di Kabupaten Jepara.
"Saat ini di Kabupaten Jepara proses perhitungan aktual masih berjalan di PPK atau di tingkat Kecamatan tentunya akan dilanjutkan ke KPU Kabupaten dan seterusnya. Oleh karena itu, kami mengimbau untuk bersama-sama sabar dan mengawal agar proses perhitungan Pemilu ini bisa kita kawal bersama-sama dan harapannya bisa menghasilkan Pemilu yang betul-betul diterima berbagai pihak, baik yang menang maupun yang kalah," jelasnya.
Ia juga mengingatkan kepada para wakil rakyat agar tidak sembarangan maupun gegabah menggunakan hak angket terkait pelaksanaan pelaksanaan hasil Pemilu 2024.
- Tim SAR Masih Mencari Enam ABK Kapal Yang Tenggelam Di Karimunjawa
- 585 Anggota PPS Dilantik, Pj Bupati Jepara Berpesan: PPS Tidak Memihak Paslon Tertentu
- Diduga Illegal, Marak Aktifitas Galian C Jepara
