Turunkan Angka Kemiskinan, Pemkot Semarang Bentuk Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi 

Plt. Walikota Semarang
Plt. Walikota Semarang

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya mengejar penurunan tingkat kemiskinan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo bahwa pada tahun 2024 tingkat kemiskinan harus bisa nol persen.


Plt Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu mengatakan bahwa di Kota Semarang masih ada tujuh kelurahan dari 177 kelurahan yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. 

Nantinya tujuh kelurahan tersebut akan menjadi prioritas Pemkot dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.

Ke tujuh kelurahan tersebut antara lain Bandarharjo, Tanjungmas, Kemijen, Rejosari, Muktiharjo Kidul, Tandang, dan Jomblang. 

Saat ini Pemkot juga akan membuat pilot project kelurahan tangguh pangan dan gizi yang merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.

“Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan tingkat kemiskinan hingga tahun 2024 harus nol persen. Maka kita perlu upaya-upaya khusus untuk mengejar angka tersebut. Dan memang ada tiga kelurahan yang beririsan di pesisir. Kami akan cari tahu kenapa di pesisir rendah. Ini akan di up agar tidak miskin," ucap Ita, sapaan akrabnya, Jumat (20/1).

Ita menyebut dalam penanganan kemiskinan, nantinya akan dilakukan sesuai dengan kearifan lokal. Misalnya di kelurahan Bandarharjo, Kemijen, Tanjungmas dan Muktiharjo yang akan lebih fokus pada penanganan banjir karena memang di wilayah tersebut cukup rawan banjir. Ita mengatakan salah satu faktor kemiskinan adalah dipicu dari adanya bencana yang berulang.

“Saya amati kenapa angka kemiskinan di sana tinggi karena mereka kalau punya uang ditabung untuk meninggikan rumah agar tidak kebanjiran. Kalau mereka tidka kena banjir Rob lagi maka uangnya bisa disisihkan untuk keperluan yang lain,” bebernya.

Maka di lokasi-lokasi yang kerap terdampak banjir rob, akan diberikan jalan keluar dengan mengentaskan banjir rob mulai dari penambahan pompa air di Tenggang dan Sringin yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR hingga pembangunan sheetpile pile yang akan dilakukan di Tanjungmas guna menangani rob.

Tak hanya itu, penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan mengadakan pasar murah, penggunaan dana Bantuan tidak tetap (BTT) hingga menangani stunting karena tujuh kelurahan tersebut juga memiliki angka stunting yang cukup tinggi.

"Di luar kelurahan itu ada yang miskin tapi tidak sebesar yang tujuh kelurahan itu. Wilayah itu miskinnya banyak, stuntingnya juga banyak. Ini harus ditangani," pungkasnya.