Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan laporan sejumlah agen jasa perkapalan ke Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Kelas 3 Batang.
- Basari Sayangkan, Pencatatan Aset Desa se-Kabupaten Semarang Belum Menyeluruh
- Wali Kota Yuliyanto Bersama Penyintas Covid-19 Bagi Paket Sembako
- DPD KNPI Banjarnegara Gelar Sholawatan Bertemakan Pemuda Bersatu
Baca Juga
Kedua lembaga itu menyebut ada keluhan soal pelayanan dan tarif yang dikeluarkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di terminal khusus PLTU Batang.
Dua organisasi itu Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (Amuk) dan Batang Unit Transportasi Maritim (Baut). Kepala UPP, Ryan Partigor Hutabarat menerima langsung keluhan itu.
"Posisi kami sebagai pengawas kegiatan BUP, dan kami membuka diri dengan keluhan yang ada," katanya, Rabu (16/3).
Ia mempertemukan dua organisasi itu dengan BUP Terminal Khusus PLTU, PT Aquilla Transindo Utama. Beberapa hal yang terkuak dalam audiensi antara lain soal tarif hingga pelayanan.
Ryan menegaskan, ketika pihak BUP tidak memberikan pelayanan, maka tidak akan ada pembayaran jasa pandu atau tunda kapal. Tapi pihak agen kapal harus berkoordinasi dengan pihaknya terlebih dahulu.
Sebagai pengawas, ketika ada keluhan kinerja BUP, ia harus tahu. Sehingga, ia bisa tanya ke BUP mengapa tidak ada pelayanan.
"Kalau BUP tidak melayani, maka saya bisa meminta kapal untuk bersandar sendiri tanpa jasa tunda dan penundaan," tuturnya.
Ia mengatakan bisa meminta keterangan terkait alasan tidak ada jasa penundaan saat kedatangan kapal. Ataupun mengingatkan perlunya jasa penundaan kapal.
Terkait tarif, Ryan memastikan bahwa BUP sudah sesuai aturan. Besaran tarif tiap wilayah memang tidak sama.
"Rumusnya sama tapi variabel berbeda. Lainnya itu apa yang ditanyakan masyarakat itu sudah fix ada aturannya," tuturnya.
Sunyoto Dwi dari Baut mengatakan tujuan audiensi itu untuk meneruskan keluhan para agen perkapalan. Ia menanyakan terkait kinerja BUP hingga tarif.
"Mereka, para agen, kan mungkin mereka takut. Misalnya tarif jasa pandu yang mencapai Rp17 juta sekali sandar dan sebagainya," ujarnya.
Perwakilan dari BUP selama audiensi menjelaskan terkait awal mula tarif, hingga jasa pelayanannya. Pihak PT Aquilla Transindo Utama memastikan bahwa kerja sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan. 
- Kondisi Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Dan DPRD Banjarnegara Tidak Peka
- Targetkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kapolres Pemalang Canangkan Zona Integritas
- Pemkab Batang Mulai Lelang Pengelolaan Kawasan UMKM Modern
