Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jateng : Perumahan KORPRI Salatiga Menjadi Pilot Project Bagi Kabupaten/kota se-Jateng

Langkah Pemkot Salatiga dalam hal subsidi perumahan KORPRI diharapkan dapat menjadi pilot project bagi kabupaten/kota se-Jawa Tengah.


Pernyataan ini dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jateng Drs. Budi Santoso, M.Si, di Salatiga, Selasa (18/1).

Ia menerangkan, pengalaman di Provinsi, mencoba menjual rumah KORPRI murah namun kurang begitu laku. Karena semurah-murahnya rumah KORPRI yang dijual, masih dianggap terlalu berat bagi ASN di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Ia berkeyakinan, KORPRI Salatiga akan menjadi role model pelayanan prima kepada masyarakat yang tidak sekedar cepat, mudah, murah dan ramah, namun tetep mengedepankan profesionalitas.

Budi pun sangat mengapresiasi langkah Pemkot Salatiga dalam hal subsidi kematian dan subsidi perumahan KORPRI di bawah komando Wali Kota Salatiga, yang perhatiannya sangat luar biasa.

Mengingat, pengadaan rumah KORPRI memang seharusnya besubsidi yang benar-benar subsidi, dan yang benar-benar murah.

"Pak Wali, mohon ijin, karena memang luar biasa KORPRI di Kota Salatiga ini  untuk menjadi percontohan di kabupaten kota lainnya di Jateng," papar Budi.

Kepada Pengurus KORPRI Kota Salatiga, Budi Santoso meminta untuk terus menggiatkan interaksi dengan berbagai pihak, untuk kemudian bisa bersinergi dan berkolaborasi.

Mendukung hal itu, Budi mengingatkan perlu selalu memupuk komitmen dan jiwa korsa.

"Dengan begitu, maka KORPRI akan menjadi role model pelayanan prima dan tetep mengedepankan profesionalitas," ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, menyebutkan bahwa, sudah menjadi keinginan pemerintah untuk mendirikan perumahan KORPRI di setiap kecamatan.

Meskipun saat ini baru terealisasi di 2 kecamatan (Sidomukti dan Argomulyo). Diharapkan, pada tahun berikutnya bisa terwujud perumahan bagi pegawai negeri di Kecamatan Tingkir dan Sidorejo, karena konsepnya sudah jelas.

"Pasaran perumahan di Salatiga pada waktu itu hampir mencapai 200 juta, tetapi perumahan PNS masih di bawah 100 juta," terang Wali Kota.