Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej luncurkan Sistem Pelayanan HAM Terpadu (SIHAMDU) dan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SILAK), Kamis (25/11).
- Polisi Pelaku Penembak Siswa SMK Di Semarang, Ditahan Polda Jawa Tengah Dan Masih Jalani Pemeriksaan
- Update: Penemuan Potongan Jenazah Di Aliran Sungai Gunung Merbabu, Korban Meninggal Didorong Teman Sepermainan
- Gandeng BKN, Kemenkumham Jateng Sosialisasikan PP No. 94 Tahun 2021
Baca Juga
Dipusatkan di Aula Kantor Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, inovasi ini merupakan prestasi teranyar diciptakan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Turut menghadiri peluncuran itu antara lain para Pimti Pratama, Kepala UPT se-Jawa Tengah, dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Ditengah penguatan dan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Wamenkumham sangat mengapresiasi prestasi yang telah ditorehkan Kanwil Jateng.
"Atas segala capaian serta prestasi ini, saya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng yang berulangkali berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan," kata Edward Omar Sharif Hiariej.
Terlebih, ungkapnya, tentunya tidak mudah meraih prestasi ditengah kondisi pandemi Covid-19. Ditambah, banyaknya Satker yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, menekankan dalam membangun Zona Integritas. "Ada tiga kata kunci yang harus menjadi pegangan bagi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang memiliki jumlah Satker terbanyak se-Indonesia. Ketiga kunci tersebut yaitu Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas," tandasnya.
Ketika berbicara integritas, lanjut dia, terdampak lima hal yang melekat antara lain moral dan etika, loyalitas, dedikasi, disiplin, serta kapasitas intelektual.
Dan jika ini semua bisa berjalan dengan baik, tentunya dapat bekerja secara professional. Termasuk, menjalankan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan itu ditunjukkan dalam proses kita melayani masyarakat dengan dua kata kunci lainnya yaitu secara transparansi dan akuntabilitas.
Terkait Zona Integritas, Wamenkumham kembali mengingatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bukanlah suatu tujuan.
"Walaupun tanpa predikat WBK dan WBBM, kita harus tetap bekerja secara profesional. Ketika kita bekerja dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas tanpa diimingi predikat itu kita akan tetap bekerja secara professional,” ujar pria yang sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM Selama 11 bulan itu, lugas.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin menambahkan peluncuran inovasi terbaru Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bagian dari capaian pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Satker Pemasyarakatan, proses rekrutmen CPNS, hingga perolehan prestasi dan penghargaan di tahun 2021.
"Prestasi terbaru kami yaitu Terbaik Pertama dalam Kategori Pemberitaan Positif di Media Online pada Kumham PR Summit 2021," sebut Kakanwil.
Terkait kenjungan Wamenkumham RI, ia menyambut baik serta menghaturkan rasa terima kasih atas kesediaannya mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah usai memberikan Kuliah Umum di Universitas Negeri Semarang. 
- Dugaan Korupsi Di SMKN 3 Purworejo, Penasihat Hukum Desak Pengusutan Tuntas
- Densus 88 Amankan Satu Terduga Teroris Di Kapuas Hulu
- Maling Helm Spesialis Minimarket, Sekali Aksi di Dua Lokasi Suyudono dan Satria Utara
