Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dua kasus
tindak pidana korupsi terhadap Gubernur Jambi non aktif, Zumi Zola.
Selain kasus suap, juga gratifikasi.
- Pengacara Tuntut Cabut SIP Dan Tahan Segera Para Tersangka
- Empat Kakek Bergiliran Setubuhi Anak di Bawah Umur Hingga Hamil
- Bupati Lampung Selatan Ditangkap KPK Berkat Laporan Warga
Baca Juga
Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa membacakan surat dakwaan yang menyatakan bahwa Zumi terlibat dalam kasus suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2017.
Selain itu, Zumi juga didakwa terbukti melakukan gratifikasi kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi guna mengesahkan RAPBD Jambi 2018.
"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana junto pasal 65 ayat 1 KUHP," jelas Jaksa Rini Triningsih saat membacakan dakwaan, Kamis (23/8).
Zumi diduga menerima suap atas pemberian izin proyek di Provinsi Jambi pada 2 Februari 2018 dengan nominal mencapai Rp 6 miliar.
Adapun, terkait pemberian gratifikasi yang juga kerap disebut uang ketuk palu, Zumi didakwa bersalah bersama Pelaksana Tugas Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.
Dalam kasus ini, Zumi berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 3,4 miliar yang diduga telah dibagikan ke setiap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 200 juta.
- Buntut Bullying Mahasiswi PPDS Undip, Kaprodi Terancam Penjara
- Dewan Dukung Pemkot Semarang Segel Tempat Usaha Nakal
- Kades Kalitorong Pemalang Korupsi Keuangan Desa hingga Rp 425 Juta
