Aliansi Warga Solo Gelar Aksi Damai di DPRD, Dukung Daerah Otonomi Baru di Papua

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Solo gelar aksi damai depan Gedung DPRD Kota Solo, Kamis (23/6/2022). Mereka memberikan dukungan terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.


RUU terkait otonomi daerah Papua yang didesak untuk segera disahkan dan realisasikan itu yakni RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 

Pasalnya tiga RUU itu akan menjadi dasar pemekaran daerah otonomi baru di Papua.  

Pantauan di lokasi aksi puluhan poster berisi dukungan pada pemerintah untuk segera merealisasikan pemekaran Papua itu dibentangkan didepan Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo yang menerima para pengunjuk rasa.

Koordinator aksi, BRM Kusumo Putro sampaikan pemerataan kesejahteraan di Papua adalah hal mutlak. Karena Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

"Hal itu menjadi dasar sikap AWS untuk mendukung adannya pemerataan wilayah di tanah Papua," tegas Kusumo dalam orasinya, Kamis (23/6). 

Tak hanya itu, aksi tersebut juga didasarkan kepada UUD 1945 yang mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia. Di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Karena Papua adalah Indonesia dan sebaliknya, Indonesia adalah Papua," tandas Kusumo.  

Ditambahkan Kusumo Papua memiliki wilayah sangat luas, dan juga suku-suku yang cukup banyak berhak untuk dilindungi. Pemekaran provinsi itu sebagai salah satu strategi. 

"Pemekaran disesuaikan wilayah adat agar tokoh adat menjaga wilayahnya dan suku yang sangat banyak dinilai punya andil atas gangguan keamanan yang tinggi," terangnya.

Usai orasi dan membacakan pernyataan sikap, perwakilan pendemo menemui Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo dan memberikan surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo menerimanya dan akan diteruskan  kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.

"Kami terima dan akan kami teruskan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI," pungkasnya.