Perlu semangat bersama untuk mewujudkan kebijakan yang mampu mengakselerasi proses membangun kemandirian dan daya tahan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023.
- PPKM Level 3 Jelang Nataru, Polrestabes Semarang Berlakukan Aplikasi LIBAS
- BNPB Bantu Percepatan Pemulihan Ekonomi Di Pulau Dewata
- Antisipasi Genangan, PU Kota Semarang Bangun Saluran Gendong Di Simpang Lima
Baca Juga
"Pekerjaan rumah di tahun 2022 harus segera dituntaskan, agar pada tahun 2023 ini kita mampu mengakselerasi pembangunan nasional demi mewujudkan kemandirian dan daya tahan bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/1).
Lestari menilai, pada tahun lalu proses sejumlah kebijakan kerap menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses percepatan pembangunan nasional di beberapa sektor.
Di sektor pendidikan misalnya, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan seperti peningkatan kualitas guru baik lewat upaya peningkatan kompetensi guru dan pengangkatan guru honorer masih menghadapi beberapa kendala.
Demikian pula, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dengan proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berupaya mengintegrasikan peran tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Proses revisi tersebut, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, memerlukan partisipasi semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.
Partisipasi publik dan para pemangku kepentingan di sektor terkait dalam proses pembuatan kebijakan, jelasnya, harus terus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan negara.
Apalagi, ujar Rerie, keberhasilan pembangunan sektor pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan sektor lain seperti sektor kesehatan. Karena tanpa peserta didik yang sehat, sulit untuk menjalani sistem pendidikan nasional yang baik.
Semangat yang sama dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah Rerie, juga harus dikedepankan dalam proses penempatan guru di sejumlah daerah.
Karena, tegasnya, ketersediaan guru yang berkualitas, merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pembangunan sektor sumber daya manusia nasional yang tangguh untuk meningkatkan kemandirian bangsa.
Optimisme dalam membangun semangat yang sama dari setiap anak bangsa untuk mewujudkan bangsa yang tangguh, tambah Rerie, harus terus diupayakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat agar bangsa ini mampu menghadapi berbagai tantangan.
"Apalagi, kita sebagai bangsa dengan semangat yang sama dari setiap anak bangsa terbukti di masa pandemi dinilai mampu mengendalikan Covid-19 di tanah air," ujarnya.
Menurut Rerie, mendorong terciptanya semangat yang sama setiap anak bangsa lewat pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki dalam melahirkan sejumlah kebijakan di sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, merupakan langkah strategis untuk membangun karakter dan kemandirian bangsa dalam upaya melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 mewujudkan negara yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. 
- Kota Semarang Bakal Punya Taman Parkour
- Sambut HUT RI, Tarif BRT Hanya Rp 76
- Hendi Sejalan Dengan KSPN Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja
