Belasan provinsi masuk katagori rawan tinggi konflik. Sebagaimana hasil pemetaan terbaru yang dilakukan Bawaslu.
- BEM STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara Ajak Masyarakat Tolak Hasil Revisi UU TNI, Kepolisian, Dan Kejaksaan
- Bernuansa Pink, KPPS Katonsari Dedikasikan Pemilu Sebagai Bukti Kasih Sayang untuk Bangsa
- Terkait Aturan Pilkada, Sekretaris PDIP Grobogan: Apapun Keputusannya PDIP Siap
Baca Juga
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, setidaknya ada 15 provinsi yang rawan akan konflik menjelang Pemilu 2019.
"Ada Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah," ungkapnya dalam peluncuran buku 'Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019' di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).
Meski demikian, 15 provinsi itu memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Papua Barat lah katanya yang memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi dengan skor 52,83 persen.
"Kemudian DIY dengan 52,14 persen, kemudian Sumatera Barat 51,21 persen, Maluku 51,02 persen, Sulawesi Tenggara 50,86 persen, Aceh 50,59 persen, NTT 50,52 persen, Sulawesi Tengah 50,5 persen, Sulsel 50,26 persen, dan Sulut dengan skor 50,2 persen," urainya.
Dia tak menampik kalau masih ada provinsi selain 15 itu yang memiliki tingkat kerawanan. Meski demikian, kerawanan itu tak lebih dari 50 persen.
Lebih lanjut dia menjelaskan, setiap provinsi memiliki penyebab kerawanan berbeda-beda. Di Papua Barat, Sumbar, dan Maluku misalkan, kerawanan konflik disana timbul justru karena penyelenggaraan pemilu yang dinilai kurang bebas, dan adil. Penyebab lain yakni menurut dia adalah isu hak pilih yang tidak terakomodir, kampanye hitam, pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai aturan, ajudikasi keberatan pemilu yang tidak adil, pengawasan pemilu yang berpihak, representasi gender dan minoritas serta proses pencalonan yang kurang.
"Rata-rata pengaruh terbesar kerawanan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi," pungkasnya. 
- KPU Bakal Umumkan Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Pesan Gibran Pada Relawannya
- Gunakan Hak Pilih: Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nyoblos di TPS Dekat Rumah Masing-Masing
- Tak Takut Dicap Kutu Loncat, Sri Wahyuni: Politik Itu Dinamis
