Politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), netralitas aparatur sipil negara dan politik uang diperkirakan akan semakin meningkat jelang pelaksanaan Pemilu 2019.
- Kapolda Jateng : Penertiban APK Jangan Gunakan TNI- Polri
- Bersiap Tarung di Pilbup Batang 2024, Dua Paslon Cek Kesehatan di RSUP dr Kariadi Semarang
- Gus Muhaimin Kagum Luasnya Keilmuan Gus Baha
Baca Juga
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihaknya, penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat di 90 kabupaten/kota.
"Indeks rawan sedang berjumlah 424 kabupaten/kota," katanya dalam peluncuran buku 'Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019' di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).
Bawaslu juga melakukan penelitian tentang indeks kerawanan atas aparatur sipil negera (ASN) yang bertindak tidak netral. Hasilnya, terdapat 94 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori rawan tinggi.
"Kemudian indeks rawan sedang berjumlah 420 kabupaten/kota," ujar Afif.
Pihaknya juga mencari tahu tentang tingkat kerawanan praktik politik uang atau money politic saat kampanye Pemilu 2019. Ditemukan ada 176 kabupaten/kota masuk katagori rawan tinggi, dan 336 kabupaten/kota masuk katagori rawan sedang.
"Ini praktik yang tidak mendidik masyarakat pemilih," kata Afif seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL
Demi meminimalisir terjadinya kecurangan, Bawaslu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Selain juga akan melakukan upaya tegas agar potensi kecurangan tidak terjadi.
"Penyelenggara pemilu akan mengoptimalkan supervisi di bawahnya. Dan memastikan integritas dan profesionalitas dalam terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019," demikian Afif. 
- Gibran Buktikan Tegas Berantas Korupsi
- Pemuda Pancasila Karanganyar Siap Dukung Kader Potensial di Pilkada
- Masan, Ambil Formulir Cabup di PPP Kudus
