Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Siap memberikan pendampingan kepada kepala daerah di Jawa Tengah terkait perencanaan pembangunan dan penyerapan anggaran.
- Kota Semarang Tingkatkan Layanan Darurat 112 Bagi Masyarakat
- Kapolres Pimpin Setijab Tujuh Pejabat Utama di Lingkungan Polres Karanganyar
- Diskominfo Karanganyar Gelar Literasi Digital, Ajak Masyarakat Waspadai Pinjol Ilegal
Baca Juga
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Siap memberikan pendampingan kepada kepala daerah di Jawa Tengah terkait perencanaan pembangunan dan penyerapan anggaran.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya siap bersinergi sejak awal untuk membenahi perencanaan pembangunan di Jawa Tengah.
Dengan demikian, lanjutnya, maka program yang dirancang dapat tepat sasaran dan terintegrasi secara maksimal.
"BPKP ingin memastikan bahwa apa yang dicanangkan pemerintah daerah bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia," kata Ateh, di Semarang, Jumat (26/3).
Lebih jauh, Ateh menjelaskan pihaknya menyasar lima poin terkait pendampingan perencanaan pembangunan.
Dia ingin melakukan pengawasan kepada sektor pendidikan, kemiskinan, Kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pariwisata.
Ateh mencontohkan, di sektor pariwisata perlu dilakukan perencanaan yang terintegrasi. Jadi, lanjutnya, bukan hanya Dinas Pariwisata saja yang bertindak melainkan perlu integrasi dengan jajaran dinas terkait lainnya.
"Misalnya suatu destinasi wisata dikembangkan. Kita juga perlu memikirkan sektor mengenai jalannya bagaimana, UMKM-nya bagaimana. Tentunya itu nanti bisa disinergikan dengan dinas-dinas terkait," tambahnya.
Kunjungan BPKP ke Jawa Tengah merupakan upaya melakukan sinergi dan integrasi program perencanaan pembangunan daerah.
Ateh menegaskan bahwa APBN dan APBD di masa pandemi Covid-19 sangat terbatas. Oleh karenanya, dia ingin agar penyerapan anggaran dapat tepat sasaran dan efisien.
- Warga Kurang Mampu Kota Magelang, Gratis Bayar Tagihan air PDAM dan PBB
- Beredar Kabar Mutasi ASN Karena Setoran, Mantan Walikota Salatiga : Murni Kebutuhan Organisasi
- Ka Dipertan: Kasus PMK Demak Landai, Masyarakat Tak Perlu Was-Was
