Sistem demokrasi di Indonesia harus menjaga keberlangsungan atau pengejawantahan ekonomi berlandaskan Pancasila.
- Nasdem Tarik Dukungan dari Yoyok Sukawi di Pilwakot Semarang, Bergabung dengan Koalisi Dico?
- KPU Solo Lakukan Coklit, Mulai Dari Tokoh Agama Hingga Mantan Walikota
- Yoyok Sukawi Dan Istri Belanja Di Pasar Peterongan, Pedagang Pasar Butuh Promosi Biar Laris
Baca Juga
"Itu kan amanat konstitusi kita, jadi dengan demokrasi itu harus dijaga, caranya dengan memilih kandidat yang dapat menerapkan itu," ucap peneliti Habibie Center Umar Juaro di Habibie Center, Kemang, Jakarta, Minggu (24/6).
Ia mengakui bahwa perjalanan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengarah kepada liberalisme dan jauh dari nilai-nilai ekonomi Pancasila.
Menurutnya praktik ekonomi Pancasila merupakan campuran antara ekonomi sosialis yang mengarah pada etatisme (sistem terpusat) dengan ekonomi liberal yang dipegang oleh swasta dan mekanisme pasar.
"Demokrasi juga sudah sejalan dengan Pancasila sila IV, yang menekankan permusyawaratan perwakilan. Seharusnya itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam ekonominya," terang dia seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Sejatinya, sambung dia, prinsip demokrasi ialah pemerintahan yang didasarkan dari oleh dan untuk rakyat termasuk pembangunan ekonominya.
"Jadi dengan demokrasi, pembangunan ekonomi yang dilandaskan kepentingan rakyat harus berjalan," pungkasnya. 
- Partai Golkar Karanganyar Diprediksi Kehilangan Kursi di DPRD
- PDIP Klaim, Rekomendasi Golkar dan PPP Jatuh ke Hadi-Sugeng
- Sowan Ke Mantan Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani Dan Jajaran: Ingin Belajar dan Minta Wejangan
