Satpol PP Kota Semarang menduga masih banyak perumahan yang tidak memiliki perizinan lengkap dan berdiri di atas lahan hijau yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi pembangunan perumahan.
- Novanto Dan Nazar Ditelanjangi Yasonna
- Bakar Motor serta Coba Racuni Istri, Warga Sukoharjo Diringkus Polisi
- Pemuda di Kendal Tewas dengan Luka Lebam
Baca Juga
Satpol PP Kota Semarang kemudian melakukan pengecekan di 7 perumahan yang ada di Kota Semarang. Beberapa perumahan yang ada di kawasan Mijen dan Gunungpati diduga berdiri diatas zona hijau.
Kasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Semarang, Stefanus Rentandame Samuel mengatakan, selain dikawasan Mijen dan Gunungpati, Satpol PP juga mengecek perumahan yang ada di Mijen dan Ngaliyan yang diduga tidak memiliki perizinan lengkap serta didirikan diatas lahan hijau.
"Jadi sudah ada tiga perumahan di Mijen dan empat perumahan di Gunungpati, yang kita cek. Kita lakukan pengecekan lokasi, berupa IMB dan KRK,” ucap Efan, sapaannya, Jumat (13/1).
Penyisiran kawasan hijau juga dilakukan Satpol PP yang terindikasi adanya penjualan kavling siap bangun. Pasalnya kavling siap bangun ini tidak memiliki perizinan lengkap.
Kasat Pol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menambahkan, jika belum lama ini pihaknya juga melakukan pembongkaran pagar perumahan di Kelurahan Mangunharjo, Tembalang.
Pembongkaran dilakukan karena salah satu perumahan yakni Bukit Regency yang merasa dirugikan karena tidak memiliki akses jalan.
"Laporan ini masuk September lalu. Ada dua perumahan, kita lakukan pembongkaran karena menghalangi akses jalan warga. Kita juga telah berikan peringatan kepada perumahan Alamanda," ungkap Fajar.
Pihaknya terus menghimbau kepada para pengembang untuk selalu menaati peraturan serta melengkapi perizinan saat akan melakukan pembangunan sebuah perumahan.
Fajar juga memberikan apresiasi kepada para pengembang perumahan yang taat pada aturan. Sebut saja Grand Luxury yang memiliki izin lengkap.
“Yang sudah taat ini bisa ditiru pengembang lainnya. Karana jika tidak akan kita berikan sanksi karena melanggar peraturan daerah," tandasnya. 
- Gibran Tanggapi Kasus Video Diduga Menghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo
- Pemuda Edarkan Narkoba Terancam Penjara Balasan Tahun
- Hasil OTT Lampung Selatan Bertambah Jadi 12 Orang
