DPRD Kota Semarang meminta kepada Pemerintah Kota Semarang untuk terus menggenjot pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD).
- Setahun Menjabat Wali Kota Solo, Harta Gibran Bertambah Rp 4,1 M
- AHY: Pembatasan Masa Jabatan Untuk Mencegah Kekuasaan Absolut
- Terbukti Aniaya Kader PDIP, Sidang MKP Partai Gerindra Resmi Pecat Joko Santoso dari Ketua DPC Gerindra Kota Semarang
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman disela-sela Rapat Badan Anggaran (Banggar) tahun 2022 diruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (8/8).
Pilus, sapaan akrabnya, mengatakan peningakatan dari sisi pendapatan daerah yang merupakan ranah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang dilakukan untuk bisa memperbesar belanja daerah agar percepatan pembangunan Kota Semarang bisa segera terwujud.
Pilus menyampaikan total belanja daerah yang menggunakan APBD tercatat lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Ia berharap selisih total anggaran tidak terlampau jauh atau justru mengalami penurunan setiap tahunnya.
“Total belanjanya kami minta hampir sama dengan tahun 2022, kalau bisa target pendapatan daerah dinaikkan. Saya rasa masih ada pendapatan yang bisa dinaikkan. Biar ada perimbangan alokasi belanja diperbesar dan pendapatannya yang juga naik,” kata Pilus.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), lanjutnya, telah menyampaikan, di sektor perhotelan pajaknya sudah sulit untuk dinaikkan, namun pendapatan masih bisa ditingkatkan dari sektor lain.
Ia mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan berbagai upaya atau langkah dalam menggali potensi pajak daerah lainnya.
Meski demikian, Pilus optimis untuk perkembangan ekonomi bisa jauh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Pasalnya meski belum menghilang, pandemi Covid-19 yang menjadi momok utama Perijinan perekonomian sudah mulai mereda, dan hanya membutuhkan usaha besar dari berbagai sektor untuk menaikan pendapatan daerah.
”Ini imbas habis kena pandemi 2 tahun, pendapatannya juga berat. Saya rasa setelah dua tahun untuk pendapatan bisa ditingkatkan, apalagi kondisi sudah normal. Dewan di badan anggaran ini optimis adanya peningkatan pendapatan,” ungkapnya.
Secara umum, rancangan kebijakan anggaran belanja tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Sementara selisih belanja dari tahun 2022 hampir Rp 400 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengakui, pengumpulan pendapatan daerah di Kota Semarang dirasa sudah optimal.
.Sebut saja untuk pajak hotel yang saat ini sudah mencapai 100 persen yang diketahui melalui tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel.
“Ya kalau okupansi hotel sudah 100 persen mau ditingkatkan sepeti apa lagi kan tidak mungkin, kalau jumlah kamar sudah full kan,” bebernya.
Iswar menyebutkan, selain hotel masih banyak sektor potensial yang bisa digenjot untuk memaksimalkan pendapatan daerah, salah satunya retribusi parkir.
"Seperti yang potensial dari sisi retribusi parkir, pasar dan retribusi dari reklame di penghubung jembatan orang (PJO). Sampai saat ini masih belum ada surat kementerian dalam negeri, boleh menaikkan, sehingga belum bisa menaikkan sisi reklame PJO," ucap Iswar.
Iswar juga menyampaikan, pihaknya akan menggali potensi pendapatan dari sewa aset tanah yang selama ini masih mangkrak.
“Aset ini masih bisa kita optimalkan lagi,” pungkasnya.
- Disebut Nol Prestasi, Pj Salatiga Merespon 'Adem' dari Tanah Suci
- Generasi Muda Diharapkan Mampu Ubah Persepsi Lembaga Legislatif jadi Lebih Baik
- SBY: Biarkan Capres Yang Pilih Cawapres