Dua terdakwa penipuan ijin tambang yang merugikan korbannya Rp 1,6 Miliar berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- RSU Permata Blora Masuk Nominator Sebagai Pelayanan Terbaik JKN 2021 Tingkat Nasional Kategori Kelas D
- Perjuangan Mbah Sono dan Istri, Korban Penggusuran Proyek Pemerintah
- Bupati Blora Akhirnya Pecat Oknum Satpol PP Arogan
Baca Juga
Pertama, Sugeng Prayitno 3 tahun 6 bulan kurungan penjara dan Kabul Priyo Sarwana dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama ditahan.
Tuntutan ini berbeda lantaran, terdakwa Kabul sudah mengembalikan Rp 400 juta, sementara terdakwa Sugeng belum.
Diketahui, keduanya merupakan warga Lamongan dan berdomisili di Padangan, Bojonegoro dan orang Jepara.
Kejadian ini bermula pada tahun 2017. Dilaporkan pada 2018. Sementara penahanan dilakukan 2021.
Dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang pembelian lahan tambang sendiri senilai Rp 1,6 Miliar.
Dalam persidangan kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blora, Farida meminta, majlis hakim untuk menyatakan kedua terdakwa, Sugeng Prayitno dan Kabul Priyo Sarwana bersalah.
Yaitu melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55(1) KE 1 KUHP.
Berikutnya, meminta majlis hakim menjatuhkan pidana terdapat Sugeng Prayitno dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.
Serta Kabul Priyo Sarwana dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dan perintah terdakwa tetap ditahan.
“Tuntutan berbeda karena memang terdakwa Kabul sudah mengembalikan Rp 400 juta sementara terdakwa Sugeng belum,” jelasnya, Selasa (7/9/2021).
Farida menegaskan, untuk sidang berikutnya akan digelar pada 14 September dengan agenda Pledoi.
Dilanjutkan Replik sehari setelahnya, yaitu 15 September dan Duplik pada 16 September.
“Putusan direncanakan pada 21 September 2021 mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, korban penipuan, Waras Fatoni mengaku, mengapresiasi JPU yang menuntut para terdakwa sesuai dengan amal perbuatannya.
Dia juga memohon kepada majlis hakim agar bisa memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Sesuai dengan hukum yang berlaku. 
- Sindikat Penipu Lintas Negara, Bareskrim Amankan 26 Orang WNA
- 4 Perguruan Tinggi Daftar Jadi Pihak Ketiga Pelaksanaan CAT Seleksi Perangkat Desa di Blora
- PKL di Blora Tuntut Bisa Berjualan di Malam Pergantian Tahun
