- Nasib Ratusan Guru Honorer Rembang Masa Kerja Di Bawah Dua Tahun Belum Jelas
- Musrenbang 2025, DPRD Jateng Ingatkan Arah Pembangunan Daerah Mesti Berpedoman Aspirasi Masyarakat
- Siltap Kades dan Perangkat Desa Di Rembang Akan Naik 8%, Inilah Rinciannya
Baca Juga
Sukoharjo - Kabupaten Sukoharjo berhasil meningkatkan Indeks Penilaian Integritas dari zona kuning ke zona hijau berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/01).
Hasil survei menunjukkan peningkatan nilai Sukoharjo dari 77,39 menjadi 79,34, menempatkan kabupaten ini dalam kategori terjaga atau zona hijau.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sukoharjo dalam meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik,” ungkap Bupati Sukoharjo saat mengikuti peluncuran SPI 2024 secara virtual dari ruang rapat Bupati.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menyatakan, peningkatan indeks integritas membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan organisasi. “Integritas harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam keseharian,” ujarnya.
Survei tahun ini melibatkan 41 perguruan tinggi negeri dengan total 601.453 responden dari 641 instansi. Secara nasional, indeks SPI 2024 mencapai 71,53, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 70,97.
Meski belum mencapai nilai tertinggi yang diraih Kabupaten Batang (80,49), peningkatan status Sukoharjo ke zona hijau menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek integritas pelayanan publik.
KPK membagi hasil penilaian dalam tiga kategori: merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga), dengan klasifikasi instansi berdasarkan besaran anggaran dan jumlah pegawai.
Peluncuran yang digelar di Gedung Merah Putih KPK diikuti jajaran pejabat Sukoharjo, termasuk Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Capil (Catatan Sipil), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), dan Bagian Organisasi. 
- Aplikasi Super Untuk Desa
- Gas LPG Langka Di Jateng, DPRD Bahas Bersama Pertamina Jamin Tak Ada Lagi Kendala
- Nasib Ratusan Guru Honorer Rembang Masa Kerja Di Bawah Dua Tahun Belum Jelas
