Kemampuan Indonesia dalam mengadakan vaksinasi, termasuk yang tertinggi, masuk peringkat 7 di dunia. Untuk Asia, Indonesia di peringkat pertama atau paling tinggi dalam melakukan vaksinasi.
- BPJS Kesehatan Cabang Semarang Lakukan Beragam Transformasi Layanan Program JKN untuk Mudahkan Peserta
- Bagaimana Mengatasi KIPI Pasca Vaksinasi Covid-19 pada Anak? Begini Caranya!
- 14 Daerah di Jateng Nol Kasus Kematian Akibat Covid-19
Baca Juga
Kemampuan Indonesia dalam mengadakan vaksinasi, termasuk yang tertinggi, masuk peringkat 7 di dunia. Untuk Asia, Indonesia di peringkat pertama atau paling tinggi dalam melakukan vaksinasi.
Hal itu diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, dalam study meeting 2 Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), menyongsong Kongres ke-6 PIKI, Kamis (18/3).
Acara yang dibuka oleh Waketum PIKI Theofransus Laurens Alexander Litaay ini, mengambil tema Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dalam Mendukung Vaksinasi Covid-19.
"Indonesia telah memulai vaksinasi tahap 2. Gelombang pertama sudah ada 38,5 juta vaksin tersedia secara bertahap bagi lansia dan petugas publik hingga Juni 2021. Pada gelombang kedua, periode vaksinasi Juni 2021-Maret 2022, jumlahnya semakin besar, yaitu untuk umum mencapai 77,7 juta," ujar dr Maxi.
Maxi mengatakan, untuk mendapat kekebalan kelompok atau herd immunity harus bisa mencapai 70% penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta jiwa yang divaksin dalam setahun.
Herd immunity tidak akan terjadi, jika vaksinasi dilaksanakan lebih dari 1 tahun, apalagi sampai 2 tahun. Situasi saat ini, sudah bisa mencapai di atas 350-400 ribu vaksinasi per hari.
"Harapan pemerintah ke depannya, saat dosis vaksin sudah banyak, maka vaksinasi bisa mencapai 1 sampai 1.5 juta per hari melalui sentra-sentra vaksinasi. Target pemerintah, bisa selesai vaksinasi dalam 300 hari. Hal ini membutuhkan dukungan masyarakat luas," tegasnya.
Dia menjelaskan, strategi Kemenkes RI untuk membentuk perilaku baru terkait pandemi Covid-19 ini adalah sosialisasi 3 M melalui puskesmas secara terus menerus. Selain itu, memperkuat gerakan PKK melalui Ibu-ibu dan memperkuat tokoh-tokoh kunci, tokoh-tokoh agama, misalnya melalui gereja untuk terus mengampanyekan 3 M.
"Sekalipun sudah divaksin, harus tetap menerapkan 3 M. Untuk itu pemerintah tidak bisa sendirian, harus melibatkan masyarakat luas," jelasnya.
Salah satu peserta atas nama Nella, bertanya terkait ketakutannya untuk divaksin karena pernah terinfeksi Covid-19. dr. Maxi memaparkan bahwa dua bulan awal seseorang kena Covid-19, antibodinya bisa mencapai 170-200. Antibodi ini sudah cukup, namun ada penelitian, bahwa imun mulai menurun setelah 3 bulan terkena Covid-19, sehingga untuk penyintas direkomendasikan untuk divaksin setelah 3 bulan terkena Covid-19 agar antibodi lebih kuat.
Sementara itu, Ketua Bidang Demografi dan Lingkungan Hidup DPP PIKI, Dr Evi Douren memaparkan pada pertengahan 2020 lalu Bappenas mengadakan rapat Fokus pemerintah di tahun 2021 yakni penguatan sistem kesehatan nasional, dengan fokus, Pertama, penguatan masyarakat hidup sehat sebagai langkah promotif dan preventif (paling utama) dilakukan dengan penguatan peningkatan perilaku sehingga alokasi dana untuk APBN dan APBD, kemudian dilakukan secara kolektif (tanggung jawab publik) yang salah satunya adalah kampanye sehingga mengurangi biaya pada kuratif. Kedua, kuratif (penindakan setelah terpapar covid-19). Ketiga, rehabilitatif (pasca setelah sakit). Keempat, variatif (dukungan).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penguatan kesehatan nasional adalah penguatan ketahanan kesehatan dengan mencegah, mendeteksi dan penguatan pos pintu masuk kesehatan,†ujarnya.
Selain itu, lanjut Evi Douren, penting adanya sistem penguatan dini, memiliki kapasitas kesehatan dan jejaring laboratorium demi kepentingan penelitian, dan kesiapan dari masyarakat sendiri.
"Tak kalah penting memiliki protokol dan tata laksana yang sama di seluruh Indonesia yang akan mempermudah respon pada pendeteksian kasus-kasus terkini,â€ungkapnya.
Evi mengatakan, pemenuhan ketersediaan vaksin diperkirakan akan selesai pada Maret 2023 dan memakan waktu yang cukup lama.
"Sebab itu, pemerintah perlu mempercepat pengalokasian vaksin ‘merah putih’ yang diproduksi sendiri untuk membantu memberikan ketersediaan vaksin di seluruh Indonesia,â€ujarnya. [sth]
- DKK Temukan Kasus Covid-19 Pada Atlet Cabang Renang ASEAN Para Games
- Kasus DBD di Blora Alami Peningkatan hingga 100 Persen
- PDI-P Gerilya Bagikan Delapan Ton Asupan Gizi Merata di Salatiga
