Jawa Barat berada dalam situasi darurat kesehatan.
Jawa Barat berada dalam situasi darurat kesehatan.
Meskipun menyandang predikat sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jabar hanya memiliki satu rumah sakit tipe A yaitu, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Akibatnya, penumpukan antrian pasien penyakit-penyakit kronis yang memerlukan operasi di RS kebanggaan urang Bandung itu tak bisa dielakkan.
Berdasarkan informasi, pasien kanker serviks bisa menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan pelayanan operasi, sejak mereka dirujuk ke RSHS.
Sedangkan untuk operasi jantung, seperti memasang ring pada jantung, pasien bisa menunggu hingga dua bulan.Durasi waktu tunggu giliran operasi yang lama itu tentu berisiko bagi keselamatan pasien.
Dr Yudi Maulana Hidayat, dokter ahli kanker serviks (kanker kandungan) yang juga Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD menyatakan, RS-RS tipe B atau C di Jabar telah bekerja baik dengan secara cepat memberikan rujukan bagi pasien-pasien yang perlu mendapatkan operasi. Masalahnya, mereka tak bisa segera dioperasi akibat antrian tunggu yang sangat panjang di RSHS.
"Akibatnya bisa fatal. Ada pasien yang ketika dirujuk ke RSHS kanker serviks-nya masih berada pada stadum 1-A, ketika mendapatkan giliran operasi kondisi kankernya sudah berada pada stadium 2-B yang tidak bisa lagi dioperasi," ujarnya, Minggu (7/3).
Untuk mengatasi bottleneck tersebut, Gubernur Ridwan Kamil diharapkan segera mewujudkan pengembangan tujuh rumah sakit rujukan regional di Jawa Barat. RS-RS yang rencananya dikembangkan untuk mencapai tipe A itu berada di Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Cibinong, Cibabat, Kabupaten Bandung, dan Sukabumi.
Selain pengembangan tujuh rumah sakit rujukan regional, Gubernur juga diminta untuk memberikan dukungan dalam merealisasikan pembangunan RS Pendidikan UNPAD tipe A di Jatinangor.
"Semakin banyak RS rujukan atau RS tipe A di sebuah provinsi, semakin merata pula pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Penumpukan pasien yang memerlukan operasi pun bisa dihindari. Saya kira Pemprov Jabar patut memprioritaskan hal ini," lanjutnya.
**
