Ribuan petani se-pulau Jawa mengecam pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dalam debat soal hasil reforma agraria nol persen. Mereka berkumpul di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang mengadakan aksi Petani Bela Jokowi.
- Nasdem Tidak Keberatan Jika Jokowi Pilih JK
- KSP: Pemerintah Siap Berkolaborasi untuk Masyarakat Adat Nusantara
- Partai Nasdem Targetkan Satu Kursi untuk Satu Dapil
Baca Juga
Total lebih dari 4.000 petani tergabung Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia, mengikuti aksi. Selain pernyataan sikap, para petani menyatakan sikapnya dengan penandatanganan di banner.
"Pernyataan itu tidak benar. Kami harus luruskan itu karena apa yang disebut Pak Mahfud itu seolah menggiring opini Pak Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa. itu (pernyataan Pak Mahfud) salah," kata Ketua Gema PS Indonesia, Rozikin Bledek di lokasi, Jumat (26/1) sore.
Para petani tidak sepakat dengan pernyataan Mahfud menyebut tidak ada satupun sertifikat terdistribusi. Padahal sejak 2016, para petani hutan sudah mendapat manfaat kebijakan Jokowi itu.
Rozikin memperkuat pernyataannya itu dengan kedatangan Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 silam di tempat sama. Saat itu, ada acara syukuran hasil bumi bersama Gema PS Indonesia soal redistribusi lahan.
Saat itu, Presiden Jokowi menyebut 324 Ribu Hektar di Jawa saja, dan di Indonesia sudah lebih 5 juta hektare.
Rozikin menyebut, masyarakat hidup dalam dan sekitar Kawasan hutan di Pulau Jawa sudah banyak mendapatkan redistribusi tanah, baik berasal dari Kawasan hutan negara maupun hutan bekas HGU (hak guna usaha).
"Nah, sekarang Pak Mahfud malah melempar pernyataan belum ada sertifikat yang redistribusi. Jadi ini tidak benar dan kami harus menyampaikan bahwa kami membela pak Jokowi," tuturnya.
Dalam acara itu Rozikin mengatakan peserta aksi berasal dari berbagai daerah mulai dari Banyuwangi, hingga ujung Banten. Total ada perwakilan 45 kabupaten anggota Gema PS Indonesia yang hadir dari seantero Jawa.
Ia juga merinci data reforma agraria sudah berhasil. Diantaranya Realisasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk redistribusi tanah 2,9 juta hektare dan sudah menjadi areal penggunaan lahan (APL) seluas 1,3 juta hektare.
Lalu, realisasi redistribusi tanah Bapak Jokowi lebih kurang 2,9 juta bidang, termasuk di dalamnya tanah bekas HGU habis, HGU terlantar dan pelepasan Kawasan hutan dan lainnya, serta beberapa penjelasan lainnya.
Seorang anggota Gema PS Indonesia dari Pemalang, Nasofi memberikan testimoni. Ia sudah mendapatkan sertifikat redistribusi bekas HGU sebanyak 562 bidang untuk petani dan 5 untuk koperasi.
Pernyataan senada disampaikan oleh Firman dari perwakilan Malang.
"Saya berdiri di depan dengan lantang bahwa apa yang dikatakan Mahfud MD itu tidak benar. Kami sudah menerima 500 sertifikat di Malang untuk itu," kata Firman.
Pernyataan senada juga dating dari Marwah asal Banyuwangi, Sasmitho asal Kediri, Jiat Kusumawan asal Madiun. Selain itu petani juga telah memperoleh SK perhutanan sosial di Jawa Tengah di antaranya Kendal, Batang, Pemalang, Pati, dan lain-lain, sebagaimana diwakili Zaenudin dari Kendal.
Sementara dari Jawa Barat dan Banten diwakili Wajo dan Acep Sholahudin, menyatakan telah menerima SK perhutanan sosial Banten, Cianjur, Subang, Sukabumi, Indramayu, dan lain-lain. 
- Solidaritas Ulama Muda Dukung Prabowo-Gibran
- Gerindra Setuju Parpol Dibiayai Negara Ala RR
- Teddy Sulistio Mengundurkan Diri dari Ketua DPC PDIP Salatiga dan Anggota DPRD
