Laporan gratifikasi parcel 2018 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun dari dua tahun sebelumnya.
- Naik KA Perintis Batara Kresna, Solo-Wonogiri Cuma 60 Menit
- Mahasiswi Ini Ubah Saran Jadi Cuan
- Pemkab Kendal Jalin Kerjasama Dengan Singapura
Baca Juga
Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, ada 11 laporan gratifikasi parcel Lebaran 2018. Nilai parcel yang dilaporkan penyelenggara negara tersebut sebesar Rp4,9 juta.
Pada 2016, terdapat 40 laporan parcel Lebaran dengan nilai Rp39,3 juta. Sementara pada 2017, sebanyak 28 laporan dengan nilai Rp13,8 juta.
"Penurunan pelaporan gratifikasi menunjukkan bahwa adanya perbaikan lingkungan sistem pengendalian gratifikasi dan kesadaran menolak gratifikasi yang dilarang sesuai Pasal 12B UU Tipikor," kata dia di Gedung KPK Jakarta, Kamis (21/6) dikutip dari Kantor Berita Politik
Febri menjelaskan, parcel Lebaran 2018 itu berasal dari PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan, dan Perikanan, PT Pembangkit Jawa Bali, PT Pegadaian, PT Pertamina, Badan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Kota Magelang.
Dia mengimbau, semua penyelenggara negara yang menerima parcel Lebaran 2018 bisa segera melaporkan ke KPK sebelum lewat 30 hari kerja dari waktu menerima barang tersebut.
Pelaporan gratifikasi itu akan terhindar dari jerat pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau seumur hidup, yang diatur dalam Pasal 12B UU 31 /1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Ini sejalan dengan pesan kampanye KPK untuk menolak gratifikasi," sambung Febri.
Sejak 1 Januari sampai 4 Juni 2018 total gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK sebanyak 795 laporan. Namun tak semua identitas pelapor gratifikasi dapat disampaikan kepada publik.
Dari 795 laporan yang masuk KPK, sebanyak 534 laporan di antaranya dinyatakan menjadi milik negara, 15 laporan dinyatakan milik penerima, dan sisanya 246 laporan masuk kategori negative list atau gratifikasi yang diperbolehkan diterima dan tidak wajib dilaporkan.
Dari gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara totalnya senilai Rp6,2 miliar, yakni dalam bentuk barang Rp5,4 miliar dan bentuk uang Rp753,7 juta.
- 120 Orang Ikuti Pelatihan Program Kartu Prakerja
- Harga Sembako Meroket, OPD Lakukan Stabilisasi Hulu Ke Hilir
- Bank Daerah Karanganyar Berikan Hadiah Utama Berupa Mobil Senilai Rp300 Juta!
