Malaysia akan mengebut peluncuran jaringan telekomunikasi 5G dan
bersiap menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang pertama menggunakan
teknologi tersebut.
Malaysia akan mengebut peluncuran jaringan telekomunikasi 5G dan bersiap menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang pertama menggunakan teknologi tersebut.
Dilansir dari Kantor Berita RMOL, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pengumumannya pada Jumat (19/2) mengatakan akan mengalokasikan pendanaan sebesar 15 miliar ringgit untuk peluncuran jaringan 5G selama 10 tahun ke depan.
"Sehingga pada akhir tahun ini masyarakat sudah bisa mulai menikmati teknologi 5G secara bertahap," ujarnya, seperti dikutip Nikkei Asia.
Berdasarkan cetak biru yang akan dirilis, ekonomi digital diharapkan dapat berkontribusi 22,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta menghasilkan lebih dari 70 miliar ringgit dalam investasi domestik dan asing.
Muhyiddin mengatakan, pengelolaan spektrum 5G juga akan dibagi secara adil untuk semua perusahaan telekomunikasi.
Pernyataan Muhyiddin tersebut seakan menjawab kontroversi pada tahun lalu yang mengabarkan bahwa pemerintah secara diam-diam memberikan bagian kepada lima perusahaan telekomunikasi.
Spektrum 700 megahertz yang kompatibel dengan 5G dibagi antara Celcom Axiata, Digi.Com dan Maxis, bersama dengan Telekom Malaysia dan Altel Communications yang tidak terdaftar.
Altel sendiri adalah perusahaan baru dengan pengalaman terbatas. Kendati begitu perusahaan itu dimiliki oleh taipan terkemuka Syed Mokhtar Al Bukhary yang memiliki hubungan erat dengan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah menandatangani kesepakatan alokasi tersebut. Tetapi alokasi itu dibatalkan hanya dua pekan setelahnya karena munculnya kontroversi publik. Lantaran alokasi spektrum 5G nasional seharusnya diberikan hanya setelah tender publik.
Sementara itu, Malaysia juga telah menyatakan keterbukaannya untuk partisipasi perusahaan teknologi 5G raksasa asal China, Huawei Technologies yang terbukti diperdebatkan oleh negara lain.
**
