Migrasi Sistem I-pubers, Bupati Grobogan:  Petani Bisa Tebus Pupuk Dengan KTP

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menggelar rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida KP3 Kabupaten Grobogan tahun 2024, di Pendapa Kabupaten Grobogan, Rabu (28/2) siang. Rubadi/Dok.RMOLJateng
Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menggelar rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida KP3 Kabupaten Grobogan tahun 2024, di Pendapa Kabupaten Grobogan, Rabu (28/2) siang. Rubadi/Dok.RMOLJateng

Guna mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi beberapa waktu lalu, Bupati Grobogan, Sri Sumarni meminta masyarakat untuk melakukan migrasi sistem I-pubers. Dengan cara tersebut petani bisa menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP. 


Imbauan itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menggelar rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida KP3 Kabupaten Grobogan tahun 2024, di Pendapa Kabupaten Grobogan, Rabu (28/2) siang.

Selain dihadiri anggota KP3 kegiatan rakor juga dihadiri oleh pejabat bank BRI. Tujuannya agar mempermudah para petani untuk melakukan penebusan pupuk.

Dalam rakor tersebut, Sri Sumarni meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Sunanto menintruksikan kepada para penyuluh agar mensosialisasikan migrasi sistem I-pubers kepada masyarakat. 

"Tolong pasukannya dikerahkan untuk tanggap terhadap situasi di lapangan, berikan pemahaman dengan baik terhadap para petani, jangan sampai ada mis-komunikasi maupun gejolak di masyarakat," ujarnya. 

Bupati juga meminta Kepala Disperindag Grobogan, Pradana Setiawan untuk mengkoordinasikan hal itu kepada  distributor dan KPL guna memastikan distribusi dan penyaluran pupuk segera terealisasi sesuai dengan alokasi kebutuhan. 

"Pastikan tidak terdengar lagi keluhan para petani pupuk susah didapatkan. Itu untuk poin pertama, 'klir nggih," terang Bupati Grobogan. 

Sri menambahkan untuk menghadapi musim tanam dua (MT-2), ada beberapa masalah yang menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Yang pertama adanya pengurangan jenis pupuk yang di-subsidi pemerintah. 

"Jadi, ada 3 jenis pupuk (ZA, SP-36 dan Pupuk Organik) tidak lagi mendapatkan subsidi harga. Sedangkan pupuk urea dan NPK saja yang mendapat subsidi,"  imbuhnya.