Pagardika Batang : Penjaga Sekolah hingga Guru TK Belum Pernah Masuk Formasi PPPK

Belum semua tenaga honorer pendidik dan kependidikan masuk formasi perekrutan aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Hal itu disampaikan ketua Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang, Soebono. 

"Guru saja itu belum semuanya terakomodir menjadi ASN, ya P3K ini. Kami banyak sekali harapan," katanya di acara HUT Pagardika ke-6, Kamis (25/8). 

Ia menyebut guru pun masih terbagi, mulai dari guru kela, guru PJOK, guru Pendidikan Agama Islam. Lalu juga  guru mapel yang di SMP. Saat ini guru TK pun hingga kini  belum dapat formasi. 

Selain guru, banyak tenaga kependidikan yang juga belum ada formasi baik CPNS hingga PPPK. Contohnya tenaga administrasi, operator, tenaga perpustakaan, hingga penjaga. 

"Itu juga belum ada formasi tahun ini, masih abu abu. Doanya tahun depan ada formasi, tapi juga sampai sekarang belum ada kepastian formasi tenaga kependidikan," jelas Soebono. 

Ia berharap, seluruh anggota Pagardika Batang yang berjumlah 2.400 orang itu bisa jadi ASN semua. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Ahmad Taufiq berharap pemerintah pusat memperhatikan nasib tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan. 

Sebab, realita jumlah guru dan tenaga kependidikan masih kurang. 

"Realita di lapangan guru ini benar benar kurang. Jumlah guru dengan jumlah kelas itu lebih  banyak jumlah kelas. Itu artinya gurunya kurang," katanya. 

Terakit HUT Pagardika, Taufiq berharapa agar semua anggotanya bisa diangkat menjadi ASN. Jika tidak bisa sekaligus, maka bisa dilakukan secara bertahap. 

Pada 2022, 815 guru honorer Batang akan diangkat jadi PPPK. Sisanya, kisaran 1.000 guru honorer, aka  diajukan menjadi PPPK pada 2023. 

"Bagi teman-teman yang masih ngantri mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Saya dan dinas pendidikan berjuang sekuat tenaga, agar semua anggota pagardika bisa terekrut menjadi ASN sesuai apa yang diinfokan pemerintah pusat," jelasnya.