Kasus hewan terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah Soloraya masih belum tertangani dengan baik. Hal tersebut membuat resah para peternak hingga pedagang hewan, apalagi menjelang hari raya Idul Adha.
- Pemerintah Optimis RUU PPRT Segera Dibahas
- Mahasiswa Harus Ikut Aktif Sampaikan Nilai-Nilai Kebangsaan kepada Masyarakat
- Negara ASEAN Diajak Kerjasama Tangani Dampak Covid-19 Bagi Pekerja Perempuan
Baca Juga
Hal tersebut membuat resah para peternak hingga pedagang hewan, apalagi menjelang hari raya Idul Adha.
Salah satunya terlihat belum meratanya vaksinasi yang diperlukan, yang setidaknya untuk mengantisipasi merebaknya PMK.
Salah satu kabupaten 'penghasil' sapi terbanyak adalah kabupaten Boyolali. Pada awal minggu ini, Pemkab Boyolali memperpanjang menutup lima pasar hewan di Kabupaten Boyolali, hingga 4 Juli 2022 mendatang.
Kelima pasar tersebut yakni Pasar Hewan Jelok di Kecamatan Cepogo, Pasar Hewan Karanggede, Pasar Hewan Kalioso di Kecamatan Nogosari, Pasar Hewan Simo dan Pasar Hewan Ampel.
Kondisi Boyolali hingga 21 Juni 2022 hewan ternak yang mengidap PMK sebanyak 32 ekor, suspek PMK mencapai 3.088 ekor, sembuh 633 ekor dan mati sebanyak 24 ekor yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali.
Dari 22 kecamatan tersebut, kata dia, terdapat tiga kecamatan yang masuk zona merah PMK, yakni Mojosongo, Ampel, dan Andong, sisanya zona kuning.
Menyikapi hal tersebut, Muchamad Nabil Haroen, anggota DPR RI dari Dapil V Jateng meminta pemerintah perlu percepat vaksinasi PMK.
"Kami mendapatkan banyak keluhan peternak atas keterlambatan distribusi vaksin dan proses vaksinasi PMK. Pemerintah perlu mempercepat vaksinasi untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Saat ini, banyak sekali peternak yang mengeluh dan butuh bantuan, karena ternak mereka terkena penyakit. Saya banyak mendengar keluhan dan aspirasi dari peternak dari kawasan Solo, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten, terkait kondisi genting ini," ungkap Gus Nabil demikian biasa disapa, Jumat (24/6/2022).
Gus Nabil menambahkan, dalam kasus ini peternak tidak bisa berbuat apa-apa, serta hanya bisa pasrah. Ini kondisi yang sulit dan negara harus bertanggungjawab. Jadi, perlu ada solusi percepatan vaksinasi dan sekaligus pengadaan vaksin PMK.
"Pemerintah dalam hal ini Kementan juga harus bergerak strategis, untuk mencegah di masa mendatang. Impor ternak juga harus diatur sedemikian rupa, agar tidak membahayakan. Kebijakan terkait peternakan juga harus memihak peternak dan warga kita, jangan sampai ada yang terdzalimi," imbuhnya.
Gus Nabil berharap harus ada upaya sangat serius untuk riset vaksinasi. Jangan sampai, Indonesia hanya menjadi konsumen vaksin dari luar negeri.
Jangan sampai kebergantungan obat dan vaksin. Ini sangat urgen, harus ada upaya terobosan untuk membereskan terkait riset kesehatan dan produknya, baik vaksin maupun produk kesehatan lainnya. 
- Kesiapan Daerah Harus Ditingkatkan untuk Antisipasi Peningkatan Mobilitas Warga di masa Libur Natal dan Tahun Baru
- Hendi Berkeliling Bagikan Sembako untuk Warga
- Kado Luar Biasa Bagi Pemkab Demak, Tutup Tahun Raih Dua Penghargaan Membanggakan
