Politik identitas akan berdampak pada permasalahan bangsa dan negara. Untuk itu jelang Pemilu 2024 mestinya harus hindari politik indentitas demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Golkar: Siapa Cawapres Jokowi Belum Disampaikan
- Tiga Elit Demokrat-Gerindra Akan Dahului Pertemuan SBY-Prabowo
- PPP Kabupaten Magelang Intensifkan Konsolidasi
Baca Juga
"Jika terus-terusan politik identitas dikembangkan di Indonesia maka akan berdapak pada keutuhan bangsa dan negara," ujar Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Dr Suyitno M,Ag di Semarang, dalam Seminar Pencegahan Penyebaran Politik Identitas di Lingkungan Pendidikan yang diselenggarakan Santriversitas harapan Indonesia bekerja sama dengan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama di Semarang, Sabtu (20/5).
Tidak menutup kemungkinan politik identitas juga akan masuk ke lembaga pendidikan sebagai tempat untuk mendulang suara dari kalangan pemilih milenial dalam pemilu 2024 mendatang.
"Maka perlu diwaspadai, upaya- upaya dengan sikap lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Sementara itu Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Menteri Agama, Prof Dr Abu Rokhmad menyatakan perlu membedakan antara identitas politik dan politik identitas.
“Identitas politik seluruh orang punya dan melekat dalam latar belakangnya misalnya partainya. Tetapi politik identitas ini yang membuat kacau situasi kesatuan bangsa negara," ungkapnya.
Kekecauan yang ditimbulkan dari politik identitas ini diantaranya akan adanya benturan sosial dari sebuah identitas yang diusung misalnya identitas kesukuan, ras, agama dan kedaerahan.
“Hal yang paling diwaspadai mereka yang mengusung politik identitas agama, dengan mengusung agama mereka berani untuk membubuh orang lain. Dengan embel-embel demi agama dan dijanjikan surga bagi mereka yang membela yang mereka usung. Pertikaian di kawasan Timur Tengah seperti Suria berawal dari politik identitas," ungkapnya.
Tempat ibadah apapun juga perlu dihindari untuk mencari suara dalam Pemilu 2024 mendatang, seperti sholat subuh keliling untuk menyapa konstituen. Penggunaan simbol-simbol agama sangat melekat untuk kepentingan politik praktis.
"Politik identitas tidak cocok untuk di Indonesia karena Indonesia berkebhinekaan. Mari kita lebih rasional dalam memilih calon, lihat latarbelakangnya, kwalitasnya, kawal orang-orang baik menjadi pemimpin agar cit-cita bangsa segera terwujud," ungkapnya. 
- Indo Barometer : Tiga Faktor Jadi Penentu Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
- KPU Berkoordinasi Dengan Disdukcapil Terkait Pemilih Pemula Yang Belum Rekam E-KTP
- Moeldoko Ngobrol Santai Soal Politik Dalam Negeri Bareng Fadli Zon Dan Yuddy Chrisnandi
