Ketersediaan air bersih masih merupakan salah satu persoalan yang belum diselesaikan Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini.
- Diskusi soal BPR BKK, Sukirman Berharap OJK Terus Beri Masukan Kinerja BUMD Keuangan
- Telan Anggaran 50 Miliar, Dewan Minta Jalan Jangli - Undip Dikaji Ulang Sebelum Dilanjutkan Pembangunannya
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Kembalikan Raja Kepada Mereka Yang Berdarah Raja
Baca Juga
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan, ketersediaan air bersih sejauh ini masih bergantung pada wilayah lain karena memang air bawah tanah di Kota Bandung sendiri sudah semakin kritis.
"Penyediaan air bersih Kota Bandung juga sangat ditunjang oleh keberadaan Situ Cileunca dan sumber-sumber air yang bukan berasal dari kota bandung," terangnya kepada wartawan, Selasa (5/6) dikutip dari Kantor Berita RMOL
Parahnya lagi, kata Dadan, masalah lingkungan hidup lain yang dihadapi Bandung adalah banyaknya sampah serta kualitas udara yang sangat buruk.
Hal itu karena ruang terbuka hijau (RTH) yang disediakan Pemkot masih belum memenuhi mandat dari Undang-Undang sebanyak 30 persen.
"RTH akan sulit bertambah selama alih fungsi lahan resapan semakin terus berlangsung. RTH masih sedikit. Itu yang kemudian menjadi problem Kota Bandung hingga sekarang," urainya.
Kondisi itu lanjut dia, diperburuk dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat sebagaimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Bandung yang meliputi indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan yang terpantau menurun.
Penyebabnya, masih kata Dadan, karena kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang juga berkontribusi pada bencana lingkungan hidup yang setiap tahun cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Yang mana jumlah kejadian bencana mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia.
Banjir bandang di Jatihandap beberapa waktu lalu pun kata dia terjadi bukan hanya akibat hujan deras, tetapi akibat alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).
"KBU itu sudah beralih fungsi betul, bukan lagi kawasan resapan tetapi semuanya sudah jadi hutan beton disana. Berpengaruh sekali terhadap banjir waktu itu," imbuhnya.
Bencana itu terjadi kata dia tak lepas dari peran pemerintah Bandung yang lemah soal penegakan hukum (law enforcement) atas eksploitasi alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) oleh pengembang yang menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Bandung.
Nah, demi memperbaiki keadaan itu, Dadan pun menghimbau warga Jabar untuk tidak salah pilih dalam Pilgub Jabar mendatang dengan memilih Cagub yang punya komitmen untuk membenahi lingkungan hidup.
"Dalam konteks lingkungan, Ridwan Kamil sudah gagal. Dia kan sering bilang 2017 bebas banjir, 2018 bebas banjir, faktanya kan gak. Banjir masih terus terjadi," kata Dadan menegaskan.
Perlu diketahui, Pilkada Jabar 2018 akan diikuti empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Pasangan nomor urut 1 adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut 2 adalah TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut 4 adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
- PSU TPS 23 Kumpulrejo: Hingga 09.15 WIB Baru 100 Pengguna Hak Pilih
- Dewan Heran Tiket Pesawat Ke Papua Tembus Rp 20 Juta
- Ketua Demokrat Karanganyar Daftar Bakal Cawabup Ke Gerindra, Ini Alasannya