Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengarahkan bupati mau pun wali kota dan wakil yang bertugas di 35 kabupaten/kota di Jateng memiliki sense of crisis atau kepekaan. Semua kepala daerah diminta harus kompak dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri.
- Tingkatkan Layanan Dan Mudahkan Aduan Masyarakat, Gubernur Resmikan Kantor Gubernur Sebagai Rumah Rakyat
- Ditegur Pusat, Bupati dan Wabup Sidak Ke TPA Landoh.
- Workshop Di Pondok Pesantren, Pemprov Jateng Ajak Santri Cegah Stunting
Baca Juga
Gubernur Ahmad Luthfi dan semua bupati/wali kota telah menyepakati poin-poin pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.
Ahmad Luthfi meminta para kepala daerah di seluruh wilayah segera percepatan kejar target pembangunan tahun ini. Butuh kekompakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
"Pokoknya harus cepat dan kompak dalam penyusunan RPJMD, agar bisa selesai tepat waktu," kata Luthfi, ketika membuka arahannya pada acara Musyawarahh Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (05/05).
Ahmad Luthfi melanjutkan, bahwa tugas dan wewenang pimpinan boleh-boleh saja diberikan pada bawahan termasuk wakil kepala daerah. Namun, tanggungjawab tidak bisa serta-merta diserahkan.
Gubernur menilai pembagian wewenang harus memberi dan bukan mengambil. Tugas antara pemimpin saling melengkapi kekurangan dan menyempurnakan.
"Wewenang kerja di daerah tugasnya bisa kok dibagi dari kepala daerah ke wakilnya. Tapi, harus sejalan tetap satu haluan malah semakin bagus karena bisa melengkapi kekurangan masing-masing," ucap Luthfi.
Gubernur menekankan bahwa birokrasi pemerintahan di Jateng adalah birokrasi yang melayani. Tuntutan lebih baik, pemimpin di daerah perlu turun mengayomi dan menyerap aspirasi masyarakat.
Kunci lebih penting lagi, Gubernur Luthfi menyebut, adalah pemerintah harus terbuka, memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat mengadukan keluhan dan apapun.
"Komunikasi terpenting turun ke bawah mewadahi aspirasi masyarakat. Tapi juga, pemerintahan harus terbuka akses ke masyarakat dibuka setiap ada keluhan kalau dilaporkan lebih mudah juga dalam menangani pekerjaan. Maka, kita libatkan pemerintah daerah seluruh wilayah kerja bersama dengan pelayanan fleksibel melayani di bawah demi tercapainya tujuan pembangunan," ucap Luthfi. 
- Konklaf: Proses Pemilihan Pemimpin Kaum Katolik Sedunia
- Hebat! Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Puji Capaian Investasi Sudah Capai Rp 21 Triliun
- Program Lumbung Pangan Baznas Dorong Kemandirian Petani Purbalingga
