Serahkan DPA SKPD, Plt Bupati Instruksikan Februari Sudah Dilaksanakan Lelang

Sebanyak 1.312 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2019 yang tersebar di 151 satuan kerja (Satker) diserahterimakan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Purbalingga.

Baca Juga

DPA SKPD itu diserahkan langsung oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcon, MM di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (3/1) siang.

Menurut Plt Bupati Tiwi, penyerahan DPA SKPD merupakan tindak lanjut ditetapkanya APBD Kabupaten Purbalingga 2019 pada 8 Desember 2018. Kegiatan tersebut menjadi hal yang penting dan strategis, sebagai langkah awal dimulainya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Saya instruksikan kepada para pimpinan OPD, Camat dan Lurah agar segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing. Mulai dari sekarang, setelah menerima DPA segera cermati program kegiatan yang ada dalam DPA, termasuk anggaranya dan aturan yang harus dipedomani. Jangan sampai pengelolaan anggaran kedepan masih ada yang bermasalah. Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme dan aturannya," ujar Plt Bupati Tiwi.

Dikatakan Plt Bupati, sejatinya APBD Purbalingga adalah uang rakyat yang harus dipertanggunjawabkan kepada 950.000 warga Purbalingga. Sehingga apa yang menjadi program kegiatan OPD, outputnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tidak hanya sekedar dijalankan namun bagaimana kegiatan yang ada betul-betul bisa dirasakan masyarakat.

Jadi kegiatannya harus tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Juga harus menyasar orang miskin, mampu memberikan lapangan pekerjaan, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lainnya serta program kegiatan APBD tetap berpihak pada pelestarian lingkungan," jelasnya.

Plt Bupati juga meminta pimpinan OPD dengan tanggungjawab kegiatan besar seperti DPUPR, Dinkes, Dindikbud dan pimpinan OPD lainnya agar segera menyiapkan percepatan kegiatan lelang sehingga kegiatan pembangunan sudah dapat dilaksanakan lebih awal.

Saya minta Februari nanti kegiatan lelang sudah harus berjalan. Saya tidak ingin seperti tahun lalu dimana kegiatan dengan anggaran murni baru dapat dilelang pada pertengahan tahun bahkan sampai mendekati akhir tahun. Tentu ini akan berpotensi adanya gagal lelang dan putus kontrak," katanya.

Para pimpinan OPD juga diminta melakukan pengawasan internal secara lebih optimal. Agar dapat melakukan pengawasan secara optimal, pimpinan OPD harus mengetahui kegiatan secara detail apa-apa yang ada dalam DPA SKPDnya masing-masing.

Akan saya cek nanti pada saat Rakorpok, pimpinan OPD harus paparan sendiri tanpa mengajak staf yang membidangi," tandasnya.

Terkait kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok), Plt Bupati meminta tidak dilakukan secara bersama, namun dibagi per rumpun dan dikordinir oleh masing-masing Asisten Sekda.

Manfaat Rakorpok merupakan Early Warning System atau sistem peringatan dini sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat diketahui secara dini dan ditemukan solusinya. Saya ingin pada triwulan awal ada evaluasi awal pelaksanaan APBD," katanya.