Kontestasi pilkades serentak Kabupaten Batang 2022 tidak melahirkan satupun calon kepala desa (kades) perempuan.
- Agustina-Iswar Bakal Kelola Arah Pembangunan Ekonomi Kota Semarang Agar Maju dan Inklusif
- Jalin Komunikasi, PKS Sebut Mbak Ita Penuhi Kriteria Kepemimpinan
- Pilkada Kota Semarang 2024: Mbak Ita Unggul dalam Survei
Baca Juga
"Ada 10 calon kepala desa perempuan dari total 81 calon. Tapi tidak ada satupun yang menang," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Bharata dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Batang tahun 2022, Kamis (9/6).
Pilkades serentak 2022 Kabupaten Batang tahap pertama diikuti 32 desa di 14 kecamatan. Sejumlah 16 cakades berstatus sebagai petahana.
Agung menyebut tidak semua petahana kembali menang. Ada enam petahana yang kalah dalam kontestasi itu.
"Untuk tingkat partisipasi pemilih capai 85.14% atau mencapai 63.934 pemilih dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 75.085 pemilih," katanya.
Ia mengatakan, tingginya tingkat partisipasi pemilih di antaranya kesadaran politik masyarakat mencari pemimpin lokal. Tentu dengan harapan ada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat desa ke arah yang lebih baik.
Partisipasi pemilih tertinggi di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang yang mencapai 100%. Dari DPT 2.102 semua pemilih hadir menggunakan hak pilihnya.
"Tingkat partisipasi terendah berada di Desa Lebo Kecamatan Gringsing. Dengan jumlah partisipasi 77.67 %," ucapnya.
Kasatintelkam Polres Batang, AKP M Taufiq mengatakan, ada satu desa yang di luar prediksi intelijen yaitu Pilkades Kalipucang Kulon. Kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama alias imbang.
Hingga akhirnya penentuan pemenang dilakukan dengan perhitungan suara ulang per TPS. Lalu, pemenang ditetapkan dengan calon yang menang di mayoritas dusun.
- Pemkab Batang Gelontorkan Rp39,5 Miliar untuk KPU dan Bawaslu
- Puluhan Siswa Se-Batang Berlomba Lukis Tembok Sekolah dengan Mural
- Badan Kesbangpol Batang Ingatkan Peserta Pemilu Tak Pakai Politik SARA