Temukan Pelanggaran Masif, KPK Awasi Penyelenggara Pemilu

Lembaga pemantau pemilu, Kawal Pemilu Kita (KPK) mengaku khawatir dengan penyelenggaraan pemilu kali ini.


Ketua KPK, Syaifudin Anwar menyebut sumber kekhawatirannya yaitu masifnya temuan pelanggaran kampanye hingga pengakuan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu RI.

"Kami mengawasi jalannya Pemilu. KPK telah bersiaga untuk mengawasi Penyelenggara pemilu yang tidak patuh dan akan kami laporkan kepada Bawaslu," katanya, Selasa (16/4/2019).

Ia meminta Bawaslu mengawasi Kantor partai politik maupu. posko-posko pemenangan sebagai sumber utama pelanggaran politik uang.

Lalu, TNI dan POLRI yang mendapat tugas pengamanan wilayah tidak hanya fokus di Temanggung, Solo, Semarang dan Cilacap saja.

"Semua wilayah di Jawa tengah adalah titik rawan," ujarnya.

Anwar menambahkan peserta pemilu wajib hukumnya patuh pada perundang-undangan yang berlaku.

"Pelanggaran ASN, Kepala Desa & camat masih banyak terjadi, Terbaru kejadian yang di lakukan oleh Camat Purwantoro, Kabupaten Wonogiri," imbuhnya.

Ia juga mengimbau, sebagai peserta pemilu, Presiden menghentijan pencitraan.

Bagi masyarakat, yang mendapatkan ancaman dan menemukan pelanggaran segeralah laporkan kepada Bawaslu.

"KPK melihat, pemilu sebagai bagian dari perwujudan demokrasi diharapkan dapat memilih para pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat di tengah-tengah rakyat," tambahnya.

Legitimasi tersebut bukan hanya berasal dari norma-norma yang terkandung dalam undang-undang saja.

Anwar berujar legitimasi itu juga diperoleh dari sebuah proses pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan melibatkan seluruh rakyat.

"KPK berharap agar KPU dan Bawaslu mampu membuktikan pada puncak penyelenggaraan dengan menjaga kesucian demokrasi, " jelasnya.

Ia menekankan, jangan sampai proses  pemilu yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dinodai perilaku menyimpang para penyelenggara pemilu yang kurang berintegritas.