Guna mewaspadai penyebaran hoax jelang Pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Grobogan tingkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan.
- Bawaslu Sukoharjo Gait Pegiat Media Sosial Dalam Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024
- Bawaslu Rembang Gagalkan Dugaan Rencana Pembagian Beras Jelang Coblosan
- Tuaikan Janji Akibat Jagonya Kalah Di Pilkada, Pria Asal Grobogan Nekad Jalan Telanjang Dari Wirosari-Purwodadi
Baca Juga
Peneliti dari Jaladara Institut Nur Kholis mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu seringkali muncul berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian dengan tujuan memengaruhi pemilih.
“Target hoax bertujuan agar pilihan politik berubah atau tidak memilih siapapun bahkan hoax bisa berdampak perpecahan. Namun secara umum berdampak pada pembunuhan karakter,” ungkap Nur Kholis.
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan, sosialisasi pengawasan partisipatif, merupakan langkah efektif guna memastikan pilkada berkualitas.
Sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut bertema "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Menyukseskan Pemilihan Serentak 2024".
Kegiatan yang digelar di Hotel 21 Purwodadi, Rabu (2/10) pun dihadiri tim pemenangan pasangan calon Setyo Hadi dan Sugeng dan pasangan calon Bambang Pujiyanto dan Catur Sugeng Susanto.
Selain para tamu undangan, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif juga mengundang dua narasumber, yakni Muhammad Machrus dari KPU Provinsi Jateng dan Nur Kholis peneliti dari Jaladara Institut.
Fitri mengaku, dalam Pilkada 2024 pihaknya telah melakukan pengawasan sejak perencanaan penyelenggaraan, penetapan paslon hingga masa kampanye.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan. Hal itu, agar Pemilihan Serentak 2024 (Pilkada) bisa terlaksana dengan baik serta terpilih pemimpin terbaik di Grobogan.
Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jateng Muhammad Machrus, mengatakan potensi kerawanan kerap terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti antrean pemilih di TPS, sehingga petugas KPPS harus dapat mengatur waktu dengan baik.
Ia juga menyebutkan logistik untuk Pilkada 2024 harus tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu, potensi kerawanan juga dapat terjadi saat pencoblosan, terutama adanya manipulasi saat pendamping pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara.
“Untuk itu dibutuhkan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk ikut mengawasi hal-hal seperti itu,” pungkasnya.
- LPG Langka, Polda Jateng Waspada Penyalahgunaan Di Seluruh Kabupaten Dan Kota
- Bawaslu Sukoharjo Gait Pegiat Media Sosial Dalam Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024
- KAI Belum Perbaiki Lagi Jalur Rel Jakarta Surabaya Di Gubug
